Siap-siap Coding dan AI Masuk Kurikulum SD-SMP Lho, Wapres Minta Sistem Zonasi dalam PPDB Dikaji Ulang

Gibran memaparkan, saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, dirinya banyak mendapat komplain terkait masalah zonasi.

Yang jadi persoalan, permasalahan selalu sama tiap tahun. Yakni, adanya kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB.

“Tiap tahun berulang, berulang, dan berulang,” keluhnya.

Untuk diketahui, pindah domisili jelang PPDB ini kerap jadi modus masyarakat yang ingin anaknya diterima di sekolah incaran.

Padahal, zonasi dibuat dengan tujuan tak ada lagi sekolah favorit dan para siswa bisa membaur meski memiliki latar belakang berbeda.

Gibran mengaku pernah berkirim surat ke Mendikbudristek kala itu, Nadiem Makarim.

Dalam surat tersebut, dia komplain soal kebijakan PPDB zonasi yang terus bermasalah setiap tahun.

Termasuk juga soal program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, hingga ujian nasional (UN).

Namun, hingga kini dia menjabat wapres, tak ada balasan apapun.

“Kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas di Solo, surat itu masih belum mendapat tanggapan,” katanya.

Tapi dia meyakini, perubahan kepemimpinan di Kemendikdasmen akan memberikan angin segar.

Sebab, setelah rampung dari retret di Akmil Magelang, Mendikdasmen Mu’ti langsung berkoordinasi dengannya terkait masalah-masalah pendidikan, khususnya zonasi.
Dia menyebut zonasi sebagai program yang baik.

Namun, program ini belum bisa diterapkan di semua wilayah.

Sebab, masih ada provinsi yang kelebihan guru, namun ada pula yang justru kekurangan. Selain itu, fasilitas pendidikan masih belum merata.

Banyak sekolah rusak. Padahal ini jadi salah satu penunjang keberhasilan.