RBG.ID - Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada hari Rabu kemarin, 29 Maret 2023, secara resmi telah mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.
Dalam keterangan tertulisnya, FIFA menyebutkan pembatalan ini dikarenakan “situasi terkini” di dalam negeri Indonesia.
“Situasi terkini” yang dimaksud FIFA tak jelas dan terkesan menutupi apa yang dimaksudnya.
Baca Juga: RM BTS Resmi Jadi Brand Ambassador Selebriti Pertama Bottega Veneta
Namun salah satu situasi terkini bisa saja soal ramainya penolakan berbagai kalangan atas rencana kedatangan Timnas Israel U20 ke Indonesia.
Sebagai organisasi sepakbola sejagat, FIFA mestinya bisa mengakomodasi kepentingan semua negara, termasuk memahami bahwa bagi sejumlah negara, terutama sebagian negara muslim, Israel bukan hanya sekadar isu olahraga, melainkan merupakan isu politik dan kemanusiaan yang serius.
Sehingga, tak seharusnya FIFA menempatkan atau memaksakan aturannya pada posisi lebih tinggi daripada aturan hukum, bahkan konstitusi sebuah negara.
Baca Juga: Polres Metro Bekasi Berhasil Amankan 9 Remaja yang Hendak Tawuran
Membela kepentingan Israel, sembari mengabaikan aspirasi negara-negara lain yang punya garis politik tegas terhadap Israel, membuat FIFA punya standar ganda dalam politik sepakbola.
Sayangnya, selama ini FIFA memang telah menerapkan standar ganda dalam politik sepakbola. Setidaknya ada dua alasan kenapa kita menganggap FIFA demikian.
Pertama, FIFA tak konsisten dengan larangan politisasi sepakbola.
Baca Juga: 4 ABG Tertangkap Operasi Yustisi di Apartemen Bekasi
Ketika FIFA dan UEFA menjatuhkan sanksi pelarangan terhadap tim nasional serta klub Rusia untuk berpartisipasi dalam semua kompetisi di bawah FIFA dan UEFA, serta melarang klub dan timnas Belarusia untuk melakukan pertandingan di kandang sendiri sebagai sanksi atas dukungan mereka terhadap Rusia dalam perang Ukraina, apakah itu bukan pelarangan yang bersifat politik?
Ketika FIFA berteriak nyaring atas serangan Rusia terhadap Ukraina, namun menutup mata terhadap penjajahan serta politik apartheid yang dilakukan oleh lsrael terhadap bangsa Palestina, apakah pilihan sikap itu tidak bersifat politis?