Pemerintah Pindah ke IKN, Ada Ribuan Triliun Aset Negara Tinggal di Jakarta

RBG.ID-JAKARTA, Pemerintah pusat berencana memindahkan secara bertahap para pegawainya ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

Dengan pindahnya para Pegawai Sipil Negara (ASN) ini, maka beberapa kantor pemerintahan bakal kosong di Jakarta.

Rencananya, pemerintah pusat bakal menyewahkan aset yang ditinggalkan itu kepada pihak swasta. Sebab, nilai aset negara yang ditinggal di Jakarta mencapai triliunan rupiah.

Baca Juga: Pemerintah Bangun 47 Tower Rusun Senilai 9,4 T di IKN Nusantara untuk Rumah Dinas ASN, TNI, dan Polri

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Rionald Silaban menyatakan bahwa nilai aset Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta mencapai mencapai ribuan triliun rupiah.

“Jadi tadi kami paparkan, aset pemerintah pusat di jakarta ada sekitar 1400 triliun. Itu nilai yang kami lakukan beberapa tahun lalu. Nanti pada masanya dilakukan penilaian lagi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/2).

Dengan nilai valuasi aset yang sangat besar itulah, kata Rionald, pemerintah pusat perlu membicarakan masalah pemanfaatan aset yang bentuknya kebanyakan adalah kantor vertikal yang tak dapat ikut dipindah saat Ibu Kota Negara (IKN) juga pindah.

Baca Juga: Anggota Komisi VI DPR, Minta PT Waskita Karya Optimal Dalam Pembangunan IPAL di IKN

“Dari Rp1.400 triliun itu diperkirakan ada Rp 300-400 triliun yang bisa dimanfaatkan karena untuk aset pemeritah pusat yang sifatnya kantor vertikal kan gak akan dipindah,” jelasnya.

Terkait dengan pemanfaatan aset negara itu sendiri, ia mengatakan bahwa peran Pemprov DKI Jakarta cukup signifikan. Pasalnya, dibutuhkan tata ruang yang akan juga dirancang oleh Pemprov.

“Pemanfaatan itu strategi juga sangat bergantung dari tata ruang yang dibolehkan Pemda DKI,” tegasnya. Oleh karena itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membicarakan hal tersebut.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjamu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Rionald Silaban di Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, keduanya membahas mengenai aset pemerintah pusat di Jakarta untuk menyiapkan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Dari sisi Pemprov DKI Jakarta, Heru mengatakan bahwa pihaknya perlu sinergi dengan pemerintah pusat terkait dengan tata ruang saat nanti IKN pindah. Dengan begitu, ia dapat melakukan langkah yang pasti pasca-IKN pindah.(jpc)