Soal Duit Kemiskinan Rp 500 Triliun Dipakai Rapat di Hotel, Menteri PANRB Bilang Begini

Namun, Kementerian PANRB jemput bola sejak awal.

Anas mencontohkan soal stunting, sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan, dimasukkan sebagai variabel penilaian kinerja reformasi birokrasi pemda, tapi tidak dievaluasi di akhir 2023.

Baca Juga: Petugas PLN Temukan Mayat Membusuk di Rumah Kosong saat Cek Sambungan Listrik

’’Mulai Januari 2023 sudah kami asistensi, termasuk apakah setiap pemda sudah mengalokasikan program makanan untuk anak stunting. Itu dicek bersama Mendagri Pak Tito Karnavian. Sehingga logical framework-nya tertata, jangan sampai programnya stunting, tapi kegiatannya hanya sosialisasi gizi, tanpa dibelikan gizinya setiap hari,” tambahnya dilansir Jawapos.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu juga menjelaskan, per September 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.

Terkait itu, dirinya menargetkan pada tahun 2024 kemiskinan bisa ditekan lebih banyak hingga mencapai 7 persen. Dan ia mengakui, hal tersebut bukanlah tugas yang mudah.

Baca Juga: Minibus Tabrak Truk TNI di Puncak Bogor, Ini Kata Polisi

’’Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ ujar Anas.

Lebih jauh ia mengungkapkan, tugas tersebut sebagaimana telah diperintahkan Presiden Jokowi.

Adapun dalam konteks Kementerian PANRB, pihaknya ditugasi soal tata kelola birokrasinya.

“Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan,” papar mantan bupati Banyuwangi tersebut.

Baca Juga: Waspadai Modus Kejahatan Online Phising yang Mampu Kuras Tabungan

Anas menjelaskan, reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data.

“Kemudian perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE, dan sebagainya,” pungkas dia. (jpc)