Soal Duit Kemiskinan Rp 500 Triliun Dipakai Rapat di Hotel, Menteri PANRB Bilang Begini

RBG.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, soal pernyataannya yang menyebut duit kemiskinan Rp 500 Triliun yang tidak tepat sasaran habis untuk urusan rapat di hotel dan studi banding.

Menurut Abdullah Azwar Anas, ada sejumlah instansi, terutama di daerah yang memiliki program kemiskinan yang belum sepenuhnya berdampak optimal.

Oleh karena itu, kata dia, hanya sebagian anggaran kemiskinan yang salah sasaran bukan sebesar Rp 500 triliun.

Baca Juga: Leo dan Daniel Juara Indonesia Masters 2023, Indonesia Rebut 2 Gelar

"Misalnya, ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp 500 triliun. Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” papar Anas melalui keterangan tertulis, Minggu (29/1/2023).

Soal perjalanan dinas, kata Anas, berdasarkan data Kementerian Keuangan, tahun 2022 ada puluhan triliun.

Tentu hal tersebut dipilah, mana yang perlu atau tidak.

Baca Juga: Dominasi Pertandingan, Jonatan Christie Juara Indonesia Masters 2023

Ia menyontohkan, untuk sosialisasi kebijakan kementerian.

Abdullah Azwar Anas menambahkan, di Kementerian PAN RB hampir semuanya sudah online.

Kementerian PANRB sudah membuka forum konsultasi terkait berbagai hal secara tematik setiap hari dengan kontak petugas yang dapat dihubungi.

’’Semuanya kita kemas online untuk memudahkan seluruh daerah, tidak perlu ke Jakarta untuk berkonsultasi. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5–10 orang. Itu baru satu daerah. Tiap hari bisa 10 daerah yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kami online-kan,” papar dia.

Baca Juga: Viral Unboxing Udara Bekasi yang Dibeli Rp 5 Ribu

Lebih lanjut Abdullah Azwar Anas menjelaskan, mulai tahun ini pada indeks Reformasi Birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/SAKIP yang dinilai Kementerian PANRB, penilaiannya tidak hanya di ujung tahun.