Ali menegaskan penyidikan kasus tersebut tentu didasarkan pada kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Alat bukti itu, kata dia, diantaranya berupa keterangan dari saksi, ahli atau terdakwa. Ada pula bukti berupa surat maupun petunjuk lain. ”Suatu kasus naik ke tahap penyidikan tentu karena kecukupan minimal dua alat bukti dimaksud,” ungkapnya.
Terkait tudingan kriminalisasi terhadap Maming, Ali menegaskan bahwa KPK sangat memegang prinsip penegakan hukum yang tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum. Prinsip itu berlaku pada semua penanganan perkara di KPK. ”KPK berharap, pihak-pihak tertentu tidak menghembuskan opini tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
KPK pun meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut kooperatif. Sehingga proses penanganan kasus dapat berjalan efektif dan pihak yang ditengarai terlibat segera mendapatkan kepastian hukum. ”Kami juga mengajak masyarakat turut mengawasi dan mengawal proses yang sedang KPK lakukan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Mardani Maming yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengganggap bahwa ada indikasi keterlibatan mafia hukum pada tudingan yang mengarah kepadanya. ”Negara ini tidak boleh kalah dengan mafia hukum,anak muda harus bersatu melawan ini semua, hari ini giliran saya dikriminalisasi,” ujar Maming, lewat keterangan yang disampaikan melalui tim komunikasi Hipmi.
Menurut Maming, keberadaan mafia hukum telah menguasai dan menyandera banyak pihak. Hal tersebut pun diklaim akan mengganggu investasi di Indonesia. ”Sangat mengganggu kepastian anak bangsa berinvestasi dan saya akan bongkar bagaimana oknum aparat hukum berkolaborasi dalam kriminalisasi hukum dan bikin kekuatan bisnis bersama mafia hukum,” tegasnya. (tyo/agf)
