Menurut Dr. Maya Pradipta, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, tuntutan 17+8 adalah cermin krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
“Krisis legitimasi ini bisa berbahaya bila tidak direspons dengan langkah nyata. Pemerintah harus memanfaatkan momentum ini untuk melakukan reformasi, bukan sekadar kosmetik politik,” ujarnya.
Banyak pihak berharap agar tuntutan ini menjadi titik balik politik Indonesia.
Gerakan ini bukan sekadar tren sesaat di media sosial, tetapi ekspresi nyata aspirasi rakyat.***
Artikel Terkait
Sudewo dari Partai Apa? Bupati Pati yang Viral Gegara Naikan Pajak 250 Persen hingga Tantang Warga Demo
Ada Demo Buruh Besar-besaran 28 Agustus 2025, Ini 6 Tuntutan Utamanya
Awas Demo Buruh! Cek Rekayasa Lalu Lintas Jakarta 28 Agustus 2025 dan Titik Rawan Macet
Demo Buruh Digelar Hari Ini di DPR, Presiden Partai Buruh: Diikuti Ribuan Buruh dari Jabodetabek
Ribuan Buruh dari Jabodetabek Turun Demo di DPR, Bawa 6 Tuntutan Utama, Simak Isi Tuntutannya!