Tuntutan 17+8 Viral di Media Sosial, Ini Daftar Lengkap Desakan Rakyat Pasca Aksi Demo 2025

Isi 8 Tuntutan Jangka Panjang

Selain itu, terdapat delapan tuntutan jangka panjang dengan tenggat hingga 31 Agustus 2026.

Poin-poin ini berfokus pada perubahan struktural:

1. Reformasi menyeluruh di DPR dan lembaga legislatif lain.
2. Evaluasi sistem pendidikan nasional.
3. Evaluasi sistem kesehatan nasional.
4. Penguatan lembaga hak asasi manusia.
5. Perlindungan kebebasan sipil.
6. Desentralisasi kebijakan untuk berpihak pada daerah.
7. Pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum.
8. Peningkatan transparansi dalam perencanaan dan penggunaan anggaran negara.

Baca Juga: SAH! Mauro Zijlstra Resmi WNI, Bisa Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025

Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan resmi pada 31 Agustus 2025 bersama sejumlah ketua umum partai politik.

Pemerintah melarang sementara anggota DPR melakukan kunjungan luar negeri serta mencabut sebagian tunjangan mereka.

Selain itu, proses hukum bagi aparat yang terbukti melanggar akan dilakukan secara transparan.

Namun, banyak kalangan menilai respons ini belum cukup.

Baca Juga: Tagar Darurat Militer Trending di X, Apa Itu? Ini Penjelasan dan Dampak Bagi Warga Sipil

Kritik muncul karena pemerintah tidak mengeluarkan permintaan maaf resmi atas korban jiwa dalam demonstrasi.

Selain itu, komitmen untuk menindak tegas aparat yang melakukan kekerasan dianggap masih lemah.

Netizen ramai menyuarakan kekecewaan dan mendorong agar fokus tetap pada isi tuntutan.

“Jangan sampai gerakan ini dibelokkan oleh narasi lain, rakyat harus solid,” tulis salah satu pengguna X.

Selain Jerome Polin, beberapa tokoh publik juga ikut menyuarakan tuntutan ini.

Mereka menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan ruang partisipasi publik yang nyata.