Pengelolaan Sampah Kacau, KLH Keluarkan Surat Paksaan untuk Bupati dan Wali Kota

RBG.id – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan bahwa pengelolaan sampah di semua kota dan kabupaten se-Indonesia tidak terlalu bagus.

Hal itu disampaikan Hanif usai menanam pohon di SMAN Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Kamis, 13 Februari 2025.

Menurut Hanif, saat ini pihaknya sedang mencari dan mengupayakan pendekatan dalam penanganan di seluruh Indonesia.

Bahkan, dalam waktu dekat, KLH kembali akan mengeluarkan paksaan pemerintah kepada seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia.

Baca Juga: Momen Hangat Prabowo Antar Kepulangan Erdogan ke Bandara Usai Tanda Tangani 13 Perjanjian Kerja Sama Indonesia -Turki

Setidaknya, KLH mengeluarkan paksaan pemerintah kepada 343 bupati dan wali kota. Dalam paksaan itu, ada dua hal yang menjadi fokus pemerintah daerah.

Pertama, penutupan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang dinilai karut marut, dan penutupan TPA secara bertahap.

“Kalau ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pidana,” terang Hanif.

Upaya ini dilakukan dalam rangka pengurangan sampahnnya. Sebab, dalam Undang Undang 18 tahun 2008 disebitkan bupati/wali kota mendapat mandat untuk menangani sampah hingga kemudian pemerintah pusat menagih progres tersebut.

Baca Juga: Tok! PP Muhammadiyah Resmi Tetapkan Awal Ramadhan 1 Maret dan Idul Fitri 31 Maret 2025

Hanif juga menyampaikan, kedatangannya ke SMAN 1 Sukaraja, juga bagian dari upaya pemerintah menangani persoalan sampah.

Sebab, melalui kegiatan ini KLH akan melakukan komunikasi, pemberian informasi, edukasi serta menitipkan ide dan gagasan kepada sekolah.

“Ini menunjukkan upaya kita kepada generasi mendatang untuk keberlanjutan. Mudah- mudahan ini bermanfaat buat seluruh kita,” ujar Hanif.***