Ratusan Mahasiswa Kecam Kebijakan Pemerintah Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Siap Gelar Aksi Demo Besar-besaran

RBG.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan PPN 12 persen.

Kabar tarif kenaikan pajak 12 persen ini tentunya dibawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Sri Mulyani yang di mana rencana kenaikan PPN 12 persen akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang.

Hal ini dikonfirmasi oleh Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal meminta agar Presiden Prabowo membatalkan kebijakan tersebut dan mengkaji ulang keputusan yang dianggapnya membebani rakyat.

Baca Juga: Melody Sharon Kepergok Selingkuh di Apartemen, Tega Seret Suami Pakai Mobil: Begini Penjelasan Mengenai Kasusnya

Satria menegaskan, kebijakan tersebut bertentangan dengan visi pemerintah yang ingin menyejahterakan rakyat Indonesia.

"Jelas kami meminta untuk dikaji ulang hingga batal. Pidato Presiden Prabowo harus linear dengan kebijakannya dengan bicara kesejahteraan rakyat," kata Ketua BEM SI Satria Naufal, dikutip RBG.id dari Instagram @povcircle pada Sabtu, 21 Desember 2024.

BEM SI juga mengancam akan menggelar demonstrasi penolakan yang masif jika pemerintah tetap memaksakan penerapan PPN 12 persen.

Baca Juga: Momen Libur Nataru 2024-2025, Tarif Tol Jakarta-Semarang Diskon 10 Persen Berlaku untuk Semua Pengguna Jalan! Harganya Jadi Segini

Para aktivis mahasiswa menegaskan, aksi demo digelar serentak di seluruh Indonesia akan dilakukan sebagai bentuk protes jika kebijakan tersebut tidak dibatalkan atau diturunkan.

"Jika PPN 12 persen tidak dibatalkan dan turun, maka kami turun (demonstrasi) serentak di seluruh Indonesia," tegasnya.

Satria menegaskan sikap BEM SI, yang melibatkan 350 kampus dari 14 wilayah di Indonesia, sebagai bentuk penolakan terhadap wacana kenaikan PPN.

Baca Juga: Jelang Libur Nataru 2025, Cek Tarif Tol Bakauheni-Palembang Terbaru untuk Semua Golongan Kendaraan

Ia menilai, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum merata dan sedang menghadapi ketidakstabilan.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memperkirakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025 dapat memicu lonjakan inflasi di Indonesia.