Ramai Aksi Tolak Revisi UU Pilkada, Jokowi Curhat Soal 'Si Tukang Kayu' Kena Hujat di Medsos

RBG.id -- Ditengah aksi tolak revisi UU Pilkada mencuat, Jokowi malah curhat soal isu 'Si Tukang Kayu' yang ramai di medsos.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan keluhannya dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI Partai Golkar yang berlangsung pada Rabu malam, 21 Agustus 2024.

Jokowi menyatakan bahwa dirinya tetap disalahkan terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Undang-Undang Pilkada.

Baca Juga: Viral Orasi Aktor Reza Rahadian Ikut Aksi Demo Depan Gedung DPR RI, Sindir Keras Desak Putusan MK Soal UU Pilkada

"Dalam satu atau dua hari terakhir, kita melihat media sosial sangat riuh terkait putusan yang berkaitan dengan pilkada. Setelah saya amati, tetap saja yang disalahkan adalah 'Si Tukang Kayu'. Kalau sering buka media sosial, pasti tahu siapa yang dimaksud dengan 'tukang kayu' ini," ujar Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), tempat berlangsungnya Munas Partai Golkar.

Dalam sambutannya, Jokowi mengaku terus memantau diskusi yang terjadi di media sosial mengenai Undang-Undang Pilkada.

Ia menjelaskan bahwa keriuhan ini bukan berasal dari eksekutif, melainkan dari lembaga yudikatif dan legislatif. Namun, Jokowi menyadari bahwa dirinya tetap menjadi sorotan utama dalam perbincangan tersebut.

Baca Juga: Aksi 'Jogja Memanggil' di Malioboro: Mahasiswa UGM Serukan Perlawanan Soal UU Pilkada, Ajak Buruh dan Warga Turun ke Jalan

"Pembahasan juga sedang berlangsung di DPR, yang merupakan wilayah legislatif. Tapi, tetap saja yang dibicarakan adalah si tukang kayu," kata Jokowi, yang disambut tawa oleh peserta Munas.

Jokowi menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan hal ini, karena hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

"Ya, tidak apa-apa, ini adalah bagian dari warna-warni demokrasi," ujar Jokowi dengan santai.

Namun, Jokowi menekankan pentingnya menghormati lembaga yudikatif dan legislatif.

Baca Juga: Rapat Paripurna Pengesahan UU Pilkada Batal Digelar, Rapat Tak Penuhi Kuorum

Ia meminta semua pihak untuk menghormati dan mempercayakan kewenangan kedua lembaga tersebut dalam menjalankan proses konstitusional.