Presiden Jokowi Bantah 17 Agustus Pembatasan Subsidi BBM, Jadwalkan Bertemu Investor IKN di Abu Dhabi

RBG.ID – Presiden Jokowi (Joko Widodo) membantah pembatasan subsidi BBM pada 17 Agustus nanti.

Wacana ini muncul setelah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut perlu pembatasan subsidi energi.

“Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” ucap Presiden Jokowi.

Baca Juga: Garuda Rusak Bikin Delay 39 Jam, Jemaah Selonjoran di Lobi Hotel, Pansus Haji Langsung Rapat Hari Ini

Rabu (10/7) kabar tersebut menjadi perbincangan berbagai pihak.

Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun membantah wacana pembatasan pembelian subsidi BBM.

Pemerintah pun masih menggodok aturan terkait ini sehingga belum ada kepastian terkait pembatasan energi tersebut.

Baca Juga: Pecah Telor! Jimin BTS Makin Bersinar Usai Single Solo 'Smeraldo Garden Marching Band' Tembus 50 Juta Streaming di Spotify

“Kami akan rapatkan lagi,” ucap Airlangga.

Sementara itu, Selasa (16/7) Presiden Joko Widodo berangkat ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan PEA. Salah satu yang menjadi pembahasan soal investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jokowi mengatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, hubungan antara kedua negara telah berkembang pesat.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas Sebut Anies Masih Jadi Favorit, Ahok ada Peluang

"Persatuan Emirat Arab merupakan salah satu mitra utama dan mitra strategis Indonesia di Timur Tengah,” ucapnya.

Selain itu PEA dan Indonesia memiliki perjanjian kemitraan komprehensif Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Menurutnya kemitraan strategis antara Indonesia dan PEA mencakup energi bersih yang ditandai dengan kerja sama pengembangan energi surya di Waduk Cirata.

Baca Juga: Mix and Match Banget, Nih! Yuk, Coba 5 Inspirasi OOTD Kerja Kantor untuk Wanita Berhijab, Dijamin Anti Boring

“Dalam pertemuan dengan Presiden MBZ nanti, saya antara lain akan membahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi yang strategis,” ucap Kepala Negara.

Jokowi menyadari bahwa kerjasama ini nantinya akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru.

Salah satu investasi yang masuk dalam pembahasan adalah soal IKN.