Begini Respon Istana Soal RUU DKJ Yang Mengatur Gubernur Akan Ditunjuk Oleh Presiden

RBG.ID - Pihak Istana Kepresidenan buka suara terkait Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang sedang ramai diperbincangkan di publik.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR.

"Perlu diketahui bahwa RUU Daerah Khusus Jakarta merupakan RUU inisiatif DPR," kata Ari dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Baca Juga: Ini Dia Rekomendasi Tempat Glamping Murah di Bogor, Hanya Rp150 Ribu Bisa Menginap Nyaman Sembari Nikmati Shabu and Grill

Saat ini, kata Ari, pemerintah sedang menantikan surat resmi dari DPR yang menyampaikan naskah RUU DKJ.

Usai menerima surat tersebut, Presiden Joko Widodo akan menunjuk sejumlah Menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah.

"Dalam rangka penyusunan DIM, pemerintah terbuka terhadap masukan berbagai pihak," kata Ari.

Baca Juga: Catat Tanggal War! Ini Harga Tiket Fan Meeting Park Hyung Sik di Jakarta, Paling Murah Rp 1,7 Juta Sudah Termasuk Pajak

Ari menjelaskan, nantinya Presiden akan menyurati kembali DPR. Jokowi juga akan menunjuk sejumlah Menteri untuk mewakili pemerintah yang nantinya melakukan pembahasan dengan DPR.

"Proses berikutnya, Presiden menyurati DPR menunjuk sejumlah Menteri yang mewakili pemerintah dalam pembahasan dengan DPR, disertai DIM pemerintah," ungkapnya.

Untuk diketahui, draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna mengundang respons negatif publik. Sebab, salah satu pasal berbunyi menghilangkan Pilkada langsung.

Baca Juga: Dalam Proses Perceraian, Gunawan Dwi Cahyo Persilakan Okie Agustina Tempati Rumah dan Mobil

Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ menyebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.