Kepala Pusat Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes Yuli Farianti menyatakan dengan ketidakefektivan mandatory spending maka perlu ada inovasi, yakni penganggaran sesuai kinerja.
Baca Juga: Leonardo DiCaprio Langgar Aturan Asmara
“Nanti kita susun rencana induk kesehatan yang setiap tahun akan dibahas dengan DPR,” ungkapnya,
Dia menyebut anggaran untuk kesehatan di tingkat pusat yang sudah dibelanjakan pada 2023 sudah 9,2 persen dair APBN.
Sehingga, dengan skema baru ini maka hasilnya akan maksimal.
Baca Juga: Leonardo DiCaprio Langgar Aturan Asmara
“Rencananya dulu clear, maka ada uangnya,” ujarnya.
Dengan cara ini maka diharapkan tidak ada disparitas anggaran.
Menurut Yuli, sejauh ini ada kesenjangan. Apalagi kabilitas dalam sektor kesehatan di setiap wilayah beda.
Baca Juga: Danlanud Atang Sendjaja Bogor Ikut Serta Pengukuran kaki Palsu
Untuk itu dibentuk pedoman dengan rencana induk kesehatan.
“Nanti akan dilakukan sosialisasi apa itu rencana induk kesehatan, seperti apa detilnya, targetnya apa, dan apa yang akan dihitung. Kami dampingi daerah,” ungkapnya,
CEO CISDI, Diah Satiyani Samiarsih mengungkapkan dalam sejumlah studi menunjukkan komitmen anggaran kesehatan Indonesia rendah.
Baca Juga: Keren Banget, FIP UNJ Meraih 10 Juara LIDM 2023 dan Pancalomba FIP-JIP 2023 Tingkat Nasional
Pada penelitian dalam rentang 2015-2018, tercatat anggaran kesehatan Indonesia hanya sebesar 2 persen terhadap gros domestic product (GDP).
Artikel Terkait
Mengintip Isi di RUU Kesehatan, Ternyata Tenaga Kesehatan Asing Tetap Boleh Masuk Bersyarat
Data Fakta Perjalanan RUU Kesehatan
Mandatory Spending Dihapus, Menteri Kesehatan Akui RUU Kesehatan Tidak Penuhi Keinginan Semua Pihak
Panja DPR Klaim RUU Kesehatan Berpihak pada Nakes
Simak Agenda Rapat Paripurna Hari Ini, DPR RI Akan Sahkan RUU Kesehatan
Harapan Presiden Jokowi Dengan Disahkannya RUU Kesehatan Dalam Rapat Paripurna Hari Ini
Nakes Ancam Akan Mogok Kerja Usai RUU Kesehatan Disahkan, Begini Tanggapan Menkes Budi Gunadi