BPJS Bayarkan Dana Kapitasi Khusus Rp 624 Miliar

Baca Juga: Naik BisKita Masih Gratis, Pemkot Bogor Belum Tetapkan Tarif

”Di aspek kesehatan, kita juga masih menghadapi kurangnya tenaga kesehatan dan infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan. Padahal, kami berharap seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama,” ungkapnya.

Ketua Ikatan Ekonomi Kesehatan Indonesia (IEKI), Hasbullah Thabrany mengungkapkan perlunya kolaborasi bersama, baik pemerintah maupun inisiatif masyarakat, dalam mengoptimalkan layanan kesehatan.

Baca Juga: Korban Tewas Gempa Turki Tembus 33.000 Jiwa, Indonesia Kirim Relawan Bantu Evakuasi

Termasuk bagi wilayah terpencil dan kepulauan. Akademisi dan pemerhati kebijakan harus bisa mengidentifikasi kebutuhan medis dan kebutuhan epidemiologis daerah terpencil.

”Pemerintah misalnya Kemenkes, Kemenkeu dan BPJS Kesehatan harus menghitung biaya riil medis dan nonmedis to reach the unreached. Kemendagri juga harus dapat mengidentifikasi kemampuan fiskal pemda dan berupaya memenuhi hak konstitusi masyarakat termasuk yang berada di wilayah terpencil,” tuturnya. (lyn/fal)