“Artinya apa? menurunnya kelas menengah itu tidak berdampak sampai sejauh kepada kelas yang lebih bawah,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan, penurunan ini merupakan efek dari long Covid-19 di bidang ekonomi. Pasalnya, pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya, angka kelas menengah ini justru naik. Namun, mulai tahun 2020 sampai sekarang ini cenderung menurun.
Meski tak ada penambahan jumlah warga miskin saat ini, Muhadjir tetap meminta semua pihak waspada dan bekerja lebih keras lagi. Mengingat, ada penumpukan di level inspiring middle class ini dari yang kelas menengah yang turun dan warga miskin yang naik level. Sehingga, harus dipastikan mereka tidak merosot ke level lebih bawah.
Pemerintah sendiri, kata dia, telah melakukan sejumlah antisipasi. Diantaranya, menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan perlindungan melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti oleh pekerja.
“Ini menjadi semacam bantal pengaman sehingga mereka tidak sampai terjatuh ke kelas yang lebih bawah,” jelas Mantan Mendikbud tersebut.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi fenomena kelas menengah yang turun level ini adalah memastikan mereka mendapatkan jaminan sosial. Baik itu dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. ”Misalnya mereka yang mengikuti program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)-JKM (Jaminan Kematian), mereka mendapatkan JHT (jaminan hari tua), mereka berhak untuk mendapatkan jaminan sosial kehilangan pekerjaan,” paparnya.
Pada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) ini, kata dia, pekerja yang di-PHK bisa mendapatkan manfaat cash benefit, akses pasar kerja, hingga pelatihan vokasi. Untuk cash benefit akan dicairkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pada program perluasan kesempatan kerja, diampu oleh Kemenaker. Di sini, selain memberi kesempatan untuk bisa masuk di pasar kerja, mereka juga disiapkan untuk menjadi pelaku usaha.
“Ada program yang namanya tenaga kerja mandiri. Kita berikan perlindungan, kita berikan modal, dan kita arahkan pasar kepada mereka. Ini salah satu diantaranya,” jelasnya.
Untuk diketahui, hingga 31 Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat uang tunai JKP untuk 32,9 ribu kasus dengan total nominal mencapai Rp237,04 miliar. Terjadi kenaikan klaim manfaat uang tunai JKP ini jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Pada 2023, manfaat dibayarkan untuk 30 ribu kasus, dengan nominal manfaat Rp191,83 miliar. Artinya, ada kenaikan 8,7 persen untuk kasus dan 23,5 persen untuk total nominal manfaatnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, hingga saat ini, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 39,2 juta pekerja atau meningkat 49,34 persen. Dari total jumlah pekerja yang terlindungi terdapat 2,81 juta merupakan pekerja rentan.
“Pekerja rentan merupakan pekerja yang sangat membutuhkan perlindungan karena kerawanan ia dan keluarganya akan terjatuh dalam kemiskinan ekstrem. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua dari Pemerintah Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa bersama-sama mengupayakan perlindungan bagi pekerja rentan,” tuturnya.
Sejalan dengan itu BPJS Ketenagakerjaan juga tengah memfokuskan strategi perluasan kepesertaan untuk menjangkau pekerja pada ekosistem desa, ekosistem pasar, UKM & E-Commerce serta Pekerja Rentan. Pihaknya telah berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di seluruh penjuru tanah air untuk meningkatkan literasi program dan manfaat pada perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, Anggoro turut melaporkan, dari sisi manfaat, sepanjang tahun 2023 hingga Agustus 2024 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat sebesar Rp 90 Triliun kepada 7,3 juta peserta/ahli waris yang terdiri dari 5 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Di dalamnya termasuk manfaat beasiswa yang telah diberikan kepada 160 ribu anak peserta dengan total nilai Rp 663 miliar.
Sementara itu di forum Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa pesan. Dia mengatakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting. Karena wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja serta keluarganya.
Dia menjelaskan untuk menuju Indonesia Emas 2045, salah satu pilar pembangunan yang hendak dicapai, yaitu pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan. "Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk yang bekerja pada 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," katanya.