Pihaknya hanya berwenang di jenjang SD dan SMP.
Baca Juga: Ada yang Berasal dari Uang Transportasi, PSSI Disomasi Untuk Membayar Utang Rp 100 Miliar
"Saya perintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan (Disdik) Disdik, Camat, dan Lurah untuk membantu mengumpulkan data-data," tutur dia.
Pemkot, kata dia, hingga Kamis (6/7) sudah mengantongi 300 laporan aduan dari masyarakat soal dugaan kecurangan dalam PPDB.
Aduan itu didominasi keluhan warga yang terpaksa tersisih dalam PPDB karena banyaknya dugaan pindah dan manipulasi Kartu Keluarga.
Baca Juga: 5 Posisi Duduk Berbahaya dan Latihan untuk Memperbaikinya
"Mereka (calon siswa) merasa dikalahkan oleh orang yang diketahui tidak tinggal di dekat sekolah itu. Padahal, sehari-hari mereka tahu teman-temannya tinggal di mana," ujar Bima Arya. **
Artikel Terkait
Tidak Mau Bayar Calo Rp10 Juta untuk Ubah KK, Pendaftar PPDB Gagal Masuk SMAN 4 Bogor
Muncul Dugaan Manipulasi KK, Panitia PPDB SMAN 4 Bogor dan SMAN 1 Bogor Bilang Begini
Ada Dokumen PPDB Cantumkan Ganjar Gunawan sebagai Kadisdukcapil tahun 2021, Padahal Saat Itu Belum Menjabat
Dewan Pendidikan Kota Bogor Banjir Keluhan PPDB, Deddy Karyadi: Ada Orang Tua yang Harus Bayar Jutaan Rupiah
Soal Dugaan Kecurangan PPDB, SMAN 1 Kota Bogor: Kami Hanya Lihat dari Komputer Secara Kasat Mata
Bima Arya Tegaskan Bakal Usut Tuntas Kecurangan dan Manipulasi Data KK PPDB SMA di Kota Bogor
Terusuri Dugaan Kecurangan PPDB, Bima Arya Temukan Indikasi Manipulasi KK di Pemukiman dekat SMAN 1 Kota Bogor