Komisi IV DPRD Bekasi Desak Reformasi Manajemen RSUD Chasbullah dan Percepatan Perbaikan Sekolah Rusak

RBG.id — Komisi IV DPRD Kota Bekasi menyoroti dua persoalan publik yang dianggap krusial, yakni lemahnya tata kelola di RSUD Chasbullah Abdulmadjid dan banyaknya aset pendidikan yang mengalami kerusakan.

Kedua isu ini dibahas dalam rapat internal Komisi IV yang digelar belum lama ini di Gedung DPRD Kota Bekasi.

Rapat yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Adelia, S.H., M.M., serta dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota, termasuk Wakil Ketua Wildan Fathurrahman, S.Kep., Sekretaris R. Eko Prasetyo, S.E., dan seluruh anggota komisi.

Baca Juga: Komisi I DPRD Bekasi Awasi Ketat Rencana WFH ASN, Minta Pelayanan Publik Tetap Optimal

Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti serius berbagai laporan masyarakat yang mengindikasikan bahwa pelayanan dan manajemen RSUD Chasbullah belum memenuhi standar optimal.

Banyak keluhan publik yang menyinggung lambannya penanganan pasien gawat darurat serta dugaan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran rumah sakit.

Ketua Komisi IV, Adelia Sidik, menegaskan bahwa reformasi manajemen RSUD harus dilakukan secara menyeluruh dan terukur.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia Sidik. (Foto/Instagram @adelia_sidik.)

“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga. Tidak boleh ada lagi kasus di mana pasien terlambat tertangani karena sistem yang tidak berjalan baik. Kami akan memanggil Direksi RSUD untuk memaparkan rencana perbaikan secara konkret,” ujarnya.

Adelia menambahkan, audit menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peningkatan respons cepat bagi pasien gawat darurat harus menjadi prioritas utama.

Baca Juga: Bekasi Rawan Kebakaran, DPRD Minta Pemkot Bangun Pos Damkar di Semua Kecamatan

Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran rumah sakit juga harus diperkuat agar publik dapat menilai akuntabilitas lembaga tersebut.

Selain isu kesehatan, rapat juga membahas persoalan tata kelola aset pendidikan, khususnya sekolah-sekolah di Kota Bekasi yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Berdasarkan temuan lapangan, sejumlah bangunan sekolah dilaporkan tidak layak digunakan namun belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah.

Komisi IV mendesak Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk segera memvalidasi data kondisi sekolah rusak secara akurat dan mempercepat penyusunan rencana perbaikan yang realistis serta tepat sasaran.