Program Koperasi Merah Putih Terhambat, DPRD Desak Pemkot Bekasi Segera Petakan Masalah

RBG.id — Komisi III DPRD Kota Bekasi mendesak Pemkot Bekasi segera turun tangan menindaklanjuti berbagai persoalan yang tengah dihadapi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di sejumlah wilayah.

Desakan ini muncul setelah beberapa koperasi, termasuk KKMP Jatimakmur di Kecamatan Pondokgede, dilaporkan kesulitan menjalankan operasional akibat terbatasnya modal dan minimnya stok barang.

Anggota Komisi III, Abdul Muin Hafied, menilai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) perlu segera memetakan kondisi di lapangan agar pemerintah daerah dapat mengusulkan langkah konkret kepada pemerintah pusat.

“Permasalahannya di mana, itu tanggung jawab DiskopUKM untuk mendata semuanya. Setelah ada datanya, baru wali kota bisa melapor dan mencari jalan keluar ke pusat,” ujar Muin, Senin (27/10).

Baca Juga: Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Soroti Lambannya Realisasi Proyek Fisik, Dua Dinas Diminta Ngebut Sebelum Akhir Tahun

Menurutnya, proses pendataan dan evaluasi menyeluruh menjadi langkah awal penting untuk mengetahui titik lemah KKMP yang baru diresmikan Presiden Prabowo pada Juli lalu.

Ia menekankan, program nasional ini memiliki potensi besar memperkuat ekonomi warga dan tidak boleh berhenti di tengah jalan.

“Koperasi ini harus berjalan di semua 56 kelurahan, bukan hanya di Jatimakmur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muin menilai dukungan Pemkot Bekasi sangat diperlukan, baik melalui kemudahan perizinan, perluasan akses usaha, maupun fasilitasi permodalan.

Tanpa dukungan konkret, kata dia, koperasi di tingkat kelurahan akan kesulitan berkembang dan kehilangan fungsi sosial ekonominya.

Baca Juga: Komisi I DPRD Kota Bekasi Soroti Lemahnya Penegakan Perda di Kota Bekasi, Dorong Perbaikan dari Hulu ke Hilir

“Kalau semua upaya sudah dilakukan tapi tetap belum jalan, baru kita evaluasi dan ambil kesimpulan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KKMP Jatimakmur, Ismail, mengakui keterbatasan modal menjadi hambatan utama koperasi dalam melayani masyarakat.

Hingga kini, bantuan permodalan sebesar Rp3–Rp5 miliar dari pemerintah pusat belum terealisasi, membuat koperasi kesulitan menjaga ketersediaan stok meski permintaan warga cukup tinggi.