DPRD dan Pemkot Bekasi Sepakati KUA-PPAS 2026, Anggaran Defisit Rp173 Miliar Ditutup dari Pembiayaan Daerah

RBG.id — DPRD Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (30/10/2025).

Dalam kesepakatan itu, total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp6,748 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp6,921 triliun.

Dengan demikian, terdapat defisit anggaran Rp173 miliar yang akan ditutup melalui mekanisme pembiayaan daerah.

Baca Juga: PAD Tertekan, Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Dorong Penegakan Hukum Pajak Usaha

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD dan turut dihadiri oleh Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya.

Agenda utama mencakup laporan Badan Anggaran DPRD, pembacaan rancangan nota kesepakatan, dan penandatanganan dokumen KUA-PPAS 2026.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi sekaligus anggota Badan Anggaran, Ahmadi, menjelaskan bahwa komposisi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,130 triliun dan Pendapatan Transfer senilai Rp2,617 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah dialokasikan untuk tiga pos utama, yakni:

- Belanja operasional sebesar Rp5,889 triliun,

- Belanja modal senilai Rp1,031 triliun, dan

- Belanja tidak terduga sebesar Rp29 miliar.

“Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp200 miliar. Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp27 miliar, pembiayaan neto tercatat Rp173 miliar,” ujar Ahmadi dalam rapat tersebut.

Baca Juga: Rapor Merah TPST Bantar Gebang, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Tekan Pemkot Ambil Langkah Tegas