DPRD dan Pemkot Bekasi Sepakati Belanja Daerah 2026 Rp6,9 Triliun, Banggar Minta Porsi Gaji Ditekan

Banggar turut menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, peningkatan sarana-prasarana sekolah, serta pengadaan lahan dengan memperhatikan aspek legalitas dan ketersediaan anggaran, guna menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memastikan seluruh catatan Banggar akan menjadi perhatian serius bagi setiap perangkat daerah.

“Semua rekomendasi sudah didengar langsung oleh masing-masing SKPD. Kami akan menindaklanjuti seluruh catatan dari Banggar secara bertahap,” kata Tri.

Ia berharap pembahasan Rancangan APBD 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal.

“Targetnya, pembahasan RAPBD selesai akhir November agar bisa segera disahkan oleh DPRD dan disetujui Gubernur,” ujarnya.

Menanggapi interupsi sejumlah anggota dewan terkait lambatnya realisasi belanja tahun 2025, Tri menjelaskan bahwa hal itu disebabkan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran.

Meski begitu, ia memastikan bahwa berbagai proyek fisik tetap berjalan.

“Pembangunan sekolah, polder, dan proyek lainnya masih berproses. Kita hanya menunggu tahap pembayaran,” tandasnya.***