Komisi I DPRD Bekasi Awasi Ketat Rencana WFH ASN, Minta Pelayanan Publik Tetap Optimal

RBG.id — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menerapkan sistem WFH bagi ASN mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Bekasi.

Komisi I DPRD menegaskan, kebijakan ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menurunkan kinerja pegawai maupun mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Langkah Pemkot Bekasi tersebut mengikuti kebijakan serupa yang lebih dulu diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penerapan WFH disebut sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran menjelang tahun fiskal 2026, sekaligus upaya mencari pola kerja yang lebih adaptif di lingkungan birokrasi.

Baca Juga: Kurangi Timbunan Sampah, Komisi II DPRD Kota Bekasi Dukung Program Bank Sampah di Setiap RW

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, menyatakan pihaknya mendukung inovasi sistem kerja selama tidak mengorbankan pelayanan publik yang menjadi prioritas utama.

Ia menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan WFH agar tidak disalahartikan sebagai waktu istirahat di rumah.

“Ketika WFH benar-benar diterapkan di Kota Bekasi, pastikan pegawai yang bekerja dari rumah tetap menjalankan tugasnya. WFH bukan berarti libur atau bersantai,” tegas Rizki dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).

Rizki juga menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam sistem penilaian kinerja ASN.

Menurutnya, ukuran kinerja tidak seharusnya hanya bergantung pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian dan hasil kerja nyata.

Baca Juga: Minim Fasilitas Disabilitas, Fraksi Gerindra Minta Pemkot Bekasi Perkuat Layanan di Semua Sektor Publik

“Harus ada laporan hasil kerja yang konkret setiap harinya. Jangan hanya mengandalkan absensi tanpa output yang jelas. Kalau hadir tapi tidak ada hasilnya, buat apa?” ujarnya kritis.

Lebih lanjut, ia menilai substansi dari kebijakan WFH adalah menciptakan sistem kerja yang efisien dan fleksibel tanpa mengabaikan akuntabilitas.

ASN, kata Rizki, dituntut mampu menyesuaikan diri dengan pola kerja berbasis hasil, bukan sekadar rutinitas kantor.