Senin, 22 Desember 2025

Komisi I DPRD Kota Bekasi Soroti Lemahnya Penegakan Perda di Kota Bekasi, Dorong Perbaikan dari Hulu ke Hilir

- Selasa, 28 Oktober 2025 | 08:00 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah. (Foto/Ist.)
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah. (Foto/Ist.)

RBG.id — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah, menyoroti berbagai persoalan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) di wilayahnya.

Dalam wawancara podcast Fakta Hukum Indonesia bersama Indah Purnamasari, Kamis (23/10/2025), politisi PDI Perjuangan itu menilai implementasi Perda di lapangan masih jauh dari optimal.

Menurut Rudy, masih banyak hambatan yang menghalangi efektivitas penegakan Perda, mulai dari minimnya sosialisasi, keterbatasan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah.

Baca Juga: Cegah Kebocoran Pendapatan, Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Dorong Pemkot Terapkan Digitalisasi Pajak

“Kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya Satpol PP, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal menjadi tantangan utama,” ujarnya di ruang Fraksi PDI Perjuangan.

Selain faktor teknis, Rudy juga menyinggung lemahnya sanksi terhadap pelanggaran Perda, serta tumpang tindih regulasi yang kerap membuat penegakan aturan tidak berjalan efektif.

Ia bahkan menilai adanya indikasi intervensi dalam penegakan hukum, yang memperburuk upaya menciptakan ketertiban di masyarakat.

Politikus asal PDI Perjuangan itu juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan dan pelaksanaan Perda.

Baca Juga: Posto Dormire Hotel Sudirman, Hotel Estetik Ala Gen Z dengan Konsep Kolam Renang Gantung Transparan Pertama di Indonesia!

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan publik.

Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kota Bekasi berencana mendorong sejumlah langkah strategis.

Di antaranya, memperkuat sosialisasi Perda, menambah jumlah personel Satpol PP, membentuk forum koordinasi antarinstansi, serta merevisi Perda yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

“Transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum juga penting untuk membangun kembali kepercayaan publik,” tegas Rudy.

Menutup pembicaraan, Rudy mengajak seluruh warga Kota Bekasi untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X