RBG.ID, SUMEDANG - DPRD Kabupaten Sumedang tengah membentuk Pansus mengenai tenaga honorer.
DPRD yang diwakili oleh dua Wakil Ketua DPRD, beserta sejumlah anggota pansus lainnya berkoordinasi dengan eksekutif seperti Bupati Sumedang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, juga BKPSDM untuk menampung saran dan masukan.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Jajang Heryana mengatakan, pada prinsipnya DPRD bersama pemerintah daerah satu suara terkait dengan penanganan tenaga honorer seusai dengan surat edaran dari Kemenpan-RB nomor 185.
"Kita mengharapkan nanti tidak ada lagi hal-hal yang tidak diharapkan terjadi kepada honorer," kata Jajang.
Dalam hal ini kata Jajang, akan ada sebuah tahapan yang dinamakan uji publik. Adapun untuk data non ASN di Sumedang akan disusun oleh BKPSDM.
"(Uji publik) ini harus dilakukan secara masif secara terbuka. Karena nanti pada akhirnya Pak Bupati harus menandatangani SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak). Kami berdiskusi dengan Pak Bupati, alhamdulilah beberapa poin bisa disepakati atas rekomendasi yang kami sampaikan," ujarnya.
Diharapkan nantinya rekrutmen ASN maupun P3K di Kabupaten Sumedang turut diambil dari Tenaga Honorer yang saat ini telah didata.
