Sementara, soal PPDB, Agus mengaku di Jawa Timur modusnya sudah lebih canggih lagi. Temuan yang ada bukan lagi soal titip KK saja.
Tapi, sekolah sengaja tidak melakukan verifikasi titik yang dibuat calon siswa.
Hal ini yang kemudian disinyalir sebagai titipan untuk bisa masuk ke sekolah tersebut.
”Bisa jadi kesengajaan itu bermotif titipan calon siswa dengan modus yang benar-benar baru. Tidak lagi dengan mengakali titip KK,” jelas pria yang akrab disapa Agm tersebut.
Kasus di PPDB ini diakuinya memang cukup banyak. Minggu lalu, ia sidak ke salah satu SMAN di Surabaya.
Hasilnya, ditemukan data jika 50 persen siswa yang lolos zonasi tidak sesuai dengan alamat.
”Ada semacam mobilisasi. Titik yang ditentukan calon siswa, memang sesuai kedekatan sekolah. Tapi titik lokasi itu berbeda dengan KK,” paparnya.
Hal ini pun membuat siswa yang memang betul-betul tinggal dekat sekolah akhirnya kalah bersaing.
Bukan hanya itu, Agm mengaku mendapat informasi adanya salah satu SMAN di Jombang yang panitia PPDB-nya tidak melakukan verifikasi dokumen ke lapangan.
Sehingga dicurigai adanya modus praktik suap.
”Sebab, ada wali murid yang bayar Rp 700 ribu ke penghubung operator sekolah untuk menyiasati penentuan titik yang tidak sesuai alamat KK,” jelasnya.
Dia memastikan, temuan dan laporan ini akan disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur.
Khusus pungli daftar ulang, Diknas menyanggupi akan menelepon Kepala Sekolah untuk membatalkan uang daftar ulang.
”Besok saya monitor lagi,” sambungnya.
Tak hanya di Jawa Timur, sumbangan serupa juga dikenakan pada siswa baru di Bekasi, Jawa Barat.