Tes ini, kata dia, tentu tetap memberi afirmasi sekian persen untuk siswa tidak mampu, disabilitas, dan berprestasi.
Sehingga nantinya, tak hanya mengandalkan rapor karena rapor bisa dibesar-besarkan nilainya.
Sementara itu, founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal mengatakan persoalan dalam PPBD terus berulang setiap tahunnya.
Persoalan itu menunjukkan belum meratanya kualitas sekolah negeri di Indonesia.
’’Sekolah favoritnya itu-itu saja,’’ katanya.
Sehingga masyarakat berupaya keras supaya anaknya dapat masuk dalam zonasi sekolah favorit tersebut.
Ada yang menitipkan di Kartu Keluarga (KK) warga setempat atau yang dekat dengan sekolah negeri favorit.
Kondisi itu diantaranya terjadi di Kota Bogor.
Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto sempat mengecek sejumlah nama murid yang diterima di sejumlah sekolah negeri unggulan di pusat kota Bogor.
Ternyata nama tersebut bukan warga setempat.
Beberapa warga mengaku tidak mengenali nama-nama calon siswa yang disebutkan oleh Bima Arya.
Lebih lanjut Rizal mengatakan tantangan pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas sekolah negeri.
Harapannya, sekolah negeri yang kualitasnya bagus, tidak itu-itu saja.
Jika semakin banyak sekolah negeri yang meningkat kualitasnya, masyarakat tidak terfokus ke beberapa sekolah saja.
Rizal juga menyampaikan pemahaman publik harus diluruskan.