Kemendikbudristek: Pemerintah Tanggung Biaya Akreditasi Wajib Perguruan Tinggi

RBG.ID – Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim menyampaikan dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-26 bahwa pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib perguruan tinggi.

Sebelumnya, biaya akreditasi program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dibebankan kepada perguruan tinggi.

Baca Juga: Orang Tua Bayi Tertukar di Bogor Bakal Tempuh Jalur Hukum, Masih Ada Peluang Mediasi

Setelah adanya peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-26 maka, status terakreditasi perguruan tinggi bersifat wajib, namun status terakreditasi unggul bersifat tidak wajib.

Selain itu, pemerintah juga akan menanggung biasa asesmen untuk status terakreditasi perguruan tinggi.

Namun, bagi perguruan tinggi yang ingin mendapatkan akreditasi unggul, maka biaya asesmen ditanggung perguruan tinggi.

Baca Juga: Ikut Kena Imbasnya, Istri Praka Riswandi Manik Pelaku Penculikan dan Pembunuhan Imam Masykur Tinggal di Bogor

Kebijakan pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib akan memberikan dampak positif karena perguruan tinggi tidak lagi menanggung biaya asesmen untuk status teraktreditasi yang bersifat wajib.

Program studi perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk mendapatkan status terakreditasi unggul, tidak harus mengajukan asesmen akreditasi unggul ke Lembaga Akreditasi Mandiri.

Baca Juga: Bocah Laki-laki Tewas Tenggelam di Waduk Brigif Jaksel, Ini Penyebabnya

Selain menyampaikan soal akreditasi perguruan tinggi, Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa tugas akhir skripsi tidak wajib dilakukan oleh lulusan perguruan tinggi.

“Tugas akhir bisa dalam bentuk apa saja, tidak harus dalam bentuk skripsi,” ungkapnya.

Pemerintah memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi untuk menentukan tugas akhir yang tepat bagi mahasiswanya.

Baca Juga: Bikin Haru, Kisah Persahabatan Siswa SD di Gowa Suapi Temannya yang Difabel Ini Curi Perhatian