KPK Telusuri Pencucian Uang Gubernur Papua Lukas Enembe

Anggota Komisi III, Jazilul Fawaid mengatakan, membuka potensi pidana lain dalam sebuah kasus merupakan hal biasa.

Baca Juga: 2.200 Personel Gabungan Amankan Laga Panas Persija vs Bali United

Itu bagian dari cara kerja penegak hukum, termasuk KPK. Dalam kasus lain, perkara korupsi juga kerap membuka potensi pidana seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU).

”Tentu kami akan dukung ya, sepanjang memang prosedur dan hukum prosesnya sesuai,” ujarnya.

Yang terpenting, lanjut dia, upaya tersebut memang didasarkan pada indikator-indikator yang objektif. Sehingga upaya penelurusan dana OPM bukan tindakan mengada-ada.

Baca Juga: Lihat Nih, Keseruan Atraksi Tajimalela 202 di Acara Ulang Tahun ke-77 Kemenag Kota Bekasi

”Jangan sampai ada kesan misalkan politisasi atau apa,” imbuhnya.

Bagi Jazilul, upaya penelusuran tersebut juga hal yang baik. Dengan demikian, berbagai rumor yang selama ini berkembang bisa ditemukan fakta hukumnya.

”Harus dibuktikan itu. Dibuktikan, bukan dirumorkan,” tuturnya.

Jika terbukti, kata dia, harus diproses secara tegas. Sebab, tindakan menyokong OPM sama halnya dengan memberikan dukungan terhadap tindakan makar kepada negara.

Baca Juga: Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Kali Cipakancilan, Berikut Ciri-cirinya

”Kalau memang ada aliran uang untuk merongrong negara ya diproses,” jelasnya. Namun, jika tidak terbukti, nama Enembe harus dibersihkan.

Jazilul meyakini KPK akan bekerja secara profesional. Bahkan, bukan hanya dugaan aliran dana ke OPM, tindak pidana lain yang berpotensi dilakukan juga harus diusut tuntas.

”Kalau soal nanti ada dugaan pidana yang lain ya itu sepenuhnya urusan hukum KPK. Apakah nanti ada tindak pidana pencucian uang misalkan, atau yang lain,’’ tegasnya. (far/tyo/c17/fal)