RBG.ID-JAKARTA, Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terus mendapat kritikan dari masyarakat dan para politisi.
Kali ini kritikan datang dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, Perppu Cipta Kerja hanya untuk memuluskan kepentingan elite kelompok tertentu.
“Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi,” kata AHY dalam keterangannya, Selasa (3/1).
Baca Juga: Ribuan Buruh Ancam Kepung DPRD Kabupaten Sukabumi
Menurutnya, proses penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak tepat. Karena tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu tersebut.
“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif, dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu,” ucap AHY.
“Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” sambungnya.
