Untuk itu, pihaknya ke depan akan membuat sistem yang melarang ASN untuk pindah tugas di waktu tertentu, khususnya untuk formasi di desa-desa yang minim ASN.
"Jadi problemnya bukan hanya kekurangan SDM tapi juga pemerataan, oleh karena ini dalam waktu satu bulan ini mereka kita kunci yang ikut test ASN jadi supaya mengabdi dulu di desa-desa," jelasnya.
Sementara khusus di wilayah Papua, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengirim ASN lebih banyak di daerah tersebut. "Sesuai arahan bapak presiden, Papua butuh perhatian, maka di tahun ini kita ambil kebijakan untuk ASN di Papua persen akan diisi oleh Papua, 20 persen di luar Papua," tukas Anas.(cok)
