Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Deden Mochamad Idhani mengatakan, penyaluran BBM jenis gasoline untuk wilayah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mencapai 18.800 kilo liter (kl) per hari. Sedangkan, penyaluran BBM jenis gasoil mencapai 9 ribu kl per hari. ’’Jumlah tersebut meningkat sekitar 5-7 persen selama beberapa waktu terakhir,’’ ungkapnya.
Dia mencotohkan penyaluran yang dilakukan di wilayah Jatim sebagai penyerap BBM terbesar. Untuk pertalite saja, pihaknya mencatat penyaluran sudah mencapai 13 ribu kl per hari. Naik hampir 10 persen jika dibandingkan dengan penyaluran harian pada Januari sekitar 12 ribu kl.
Dengan laju penyaluran saat ini, dia tak menyatakan bahwa kuota subsidi pertalite 2022 sudah terserap 75 persen. Jika situasi terus berlanjut, maka kuota subsidi pertalite di Jatim bisa habis pada Oktober nanti. Sedangkan, keputusan untuk menambah kuota subsidi ada di tangan pemerintah.
’’Kami sebagai penyalur hanya bisa berpesan agar tidak ada panic buying. Karena stok pertalite sudah pasti ada tapi bisa sedikit tertunda karena permintaan terlalu banyak,’’ paparnya.
Section Head Communication & Relation Patra Niaga Jatimbalinus Arya Yusa Dwicandra menambahkan, pihaknya terus berupaya untuk bisa menjalankan amanah sebagai penyalur BBM subdisi di Indonesia. Salah satunya, melakukan identifikasi mobil yang mengonsumsi BBM bersubsidi dengan program subsidi tepat. Saat ini, total pendaftar subsidi tepat untuk kendaraan pertalite mencapai 62,8 ribu unit. Sedangkan, pendaftar untuk kendaraan solar mencapai 42,2 ribu unit.
Dia menegaskan, Pertamina belum melakukan implementasi pembatasan penyaluran BBM. Sebab, hingga saat ini amanah dari pemerintah hanya mendorong pendaftaran kendaraan ke ekosistem. ’’Kami hanya memberi catatan kepada masing-masing pengelola SPBU mengenai kuota mereka. Karena BBM Subsidi kan memang diberi kuota oleh pemerintah,’’ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Studi Ekonomi Politik LKEB UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, pembengkakan kuota subsidi BBM bukan alasan yang tepat untuk menaikan harga BBM saat ini. Sebab, kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah akibat pandemi yang belum usai dan inflasi global
”Jika alasan kenaikan ini adalah APBN yang sudah tekor maka statement tersebut bertolak belakang dengan laporan menteri keuangan Sri Mulyani per Juni 2022,” katanya. Di mana, Menkeu saat itu melaporkan bahwa ada surplus APBN Rp 73,6 Triliun.
