’’Kami sedang mempersiapkan infrastrukturnya. Tentu akan disosialisasikan terlebih dahulu bila sudah ditetapkan penggunaan aplikasinya,’’ katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Erika Retnowati menuturkan, revisi Perpres 191/2014 akan secara detail mengatur berbagai mekanisme. Namun, dia menegaskan bahwa masyarakat ekonomi kelas atas yang menggunakan mobil mewah dipastikan tidak akan menerima BBM subsidi.
’’Antara lain seperti itu (mobil mewah). Jelas kan pasti mobil mewah orangnya mampu. Itu kan tidak layak mendapatkan subsidi. Jenisnya nanti kita tentukan,’’ ujarnya pada rapat dengar pendapat, Rabu (8/6).
Selain itu, per 31 Mei 2022, angka konsumsi BBM jenis pertalite sudah lebih dari 50 persen dari kuota yang ditetapkan dalam APBN. Pertalite telah tersalurkan sebanyak 11,69 juta kiloliter atau 50,74 persen dari kuota 23,04 juta kiloliter.
Realisasi penyaluran solar mencapai 6,76 juta kiloliter dari kuota 15,10 juta kiloliter atau 44,77 persen. Adapun minyak tanah telah tersalurkan 0,20 juta kiloliter atau 41,67 persen dari kuota 0,48 juta kiloliter.
Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur (Jatim) Sundoro mengatakan, pihaknya sadar bahwa pemerintah masih mempertimbangkan salah satu di antara dua opsi. Yakni, kenaikan harga BBM solar dan pembatasan kuota solar.
“Dari sikap pemerintah selama ini, pemerintah sepertinya lebih memilih ke opsi pembatasan solar. Karena konsekuensi menaikkan BBM untuk mesin diesel memang luar biasa,’’ ungkapnya.
Menurut perhitungannya, ongkos angkut naik sekitar 50 persen dari kenaikan solar. Jika solar naik 10 persen, ongkos angkut bakal naik 5 persen. Efek tersebut jelas bakal berdampak domino pada mata rantai distribusi.
