’’Tapi kalau sifatnya penyuapan atau gratifikasi, tidak harus sampai Rp 1 miliar,’’ katanya.
Baca Juga: Dewan Pers Berharap Pendapatan yang Adil, SMSI Tegaskan Ini
Meski begitu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut, publik sebaiknya tetap menunggu perkembangan dari KPK.
Apakah ada unsur gratifikasinya juga. Termasuk dengan modus markup maupun markdown.
Pria yang pernah bertugas sebagai menteri pertahanan itu pun menjelaskan aturan atau regulasi lelang sudah baik.
Sehingga dengan adanya kasus kepala Basarnas tersebut, tidak perlu ada yang dievaluasi pada sistem lelangnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi ke Tiongkok Untuk Bertemu Xi Jinping dan Pebinis, Ini Yang Dibahas
Tinggal bagaimana dilakukan pengawasan yang efektif.
Di sisi lain, meski Henri sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh lembaga antirasuah, anak buahnya yang bekerja di Basarnas tetap beraktivitas sebagaimana mestinya.
Hingga Kamis (27/7), para personel yang bertugas memastikan bahwa kasus dugaan korupsi yang menyeret orang nomor satu di instansi tempat mereka bekerja tidak lantas membuat kerja-kerja Basarnas terhenti.
Baca Juga: Kian Bertambah, Tercatat Ada 748 Jemaah Meninggal Dunia di Tanah Suci Selama Ibadah Haji 2023
Termasuk para personel Basarnas yang tengah membantu masyarakat di berbagai daerah.
Namun demikian, tidak ada satupun pejabat Basarnas yang mau menyampaikan keterangan kepada awak media.
Henri yang disebut KPK proses hukumnya ditangani oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pun tidak berkantor.
Berdasar informasi dari Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono memastikan bahwa Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sudah ditahan.