RBG.id — Sosok Rudi Sutanto, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), kini menarik perhatian publik.
Meskipun namanya mungkin kurang dikenal luas, identitasnya yang diduga terkait peran sebagai buzzer di era Presiden Joko Widodo menimbulkan perdebatan.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, merespons spekulasi tersebut dengan menyatakan bahwa ia tidak mengetahui hubungan antara Rudi Sutanto dan nama Rudi Valinka, yang sempat populer di media sosial.
Baca Juga: Tega Rudapaksa Adik Ipar Selama 4 Tahun, Pria di Jembrana Dihukum 7 Tahun Penjara
"Saya kenal Rudi Sutanto dari CV yang kami terima, yang menyebutkan dirinya sebagai ahli strategi komunikasi. Saya tidak ingin berspekulasi soal identitas lainnya. Kementerian ini fokus pada komunikasi dan digitalisasi, sehingga beliau diharapkan dapat memperkaya perspektif kami," ujar Meutya, Selasa (14/1).
Siapa Rudi Sutanto?
Rudi Sutanto dikenal melalui akun media sosial X (dulu Twitter) dengan nama @kurawa atau Rudi Valinka.
Baca Juga: Promosi Bisnis Restoran Ayam, Shin Tae-yong Diejek Bung Towel: Memang cocoknya jualan..
Sosok ini sering dikaitkan dengan perannya dalam membentuk opini publik yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, menjadikannya figur yang kontroversial di dunia maya.
Rudi Valinka sempat mencuri perhatian publik dengan berbagai pernyataan tajam, termasuk menuduh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, menggunakan dana untuk pencitraan di media.
Tuduhan tersebut dibantah keras oleh media-media yang disebut. Selain itu, Rudi juga melontarkan kritik pedas terhadap Prabowo Subianto selama masa pemilu 2019, termasuk menyindir dengan istilah "Presiden Honoris Causa."
Baca Juga: Kenal di Medsos, Pelajar di Kuningan Jadi Korban Rudapaksa 4 Pria Hingga Hamil
Di balik kontroversinya, Rudi Valinka juga terlibat dalam dunia literasi. Ia menulis buku A Man Called Ahok, yang kemudian diadaptasi menjadi film layar lebar.
Karya tersebut mengupas kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam melawan korupsi dan menjalankan pemerintahan transparan.