Mobil RI 36 Jenis Lexus yang Dikawal Ugal-ugalan oleh Polri Diduga Milik Staf Khusus Presiden Raffi Ahmad

RBG.id - Sikap arogan seorang polisi patroli dan pengawalan (Patwal) yang mengawal mobil  RI 36 menuai kritik setelah aksinya viral di media sosial.

Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, Dirgakkum Korps Lalu Lintas Polri, menegaskan tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Korlantas Polri menyatakan belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk melakukan penelusuran lebih lanjut dan mengambil tindakan tegas apabila terbukti ada pelanggaran.

Baca Juga: Niat Hati Bantu Lolly, Razman Arif Malah Kena Pukul Nikita Mirzani : Lolly yang Datang Minta Bantuan ke Saya

“Pengawalan harus dilakukan secara profesional, tanpa arogansi,” Kata Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, dikutip RBG.id dari Instagram @jabodetabek24info pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Sementara itu, publik penasaran dengan identitas pejabat yang menggunakan mobil dinas Lexus RI 36.

Dugaan awal mengarah kepada Menkomdigi Meutya Hafid atau Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Namun, keduanya membantah spekulasi tersebut.

Baca Juga: Nikmir vs Lolly: Benarkah Ada Istilah Orang Tua Durhaka Terhadap Anak? Begini Penjelasan Buya Yahya Menurut Ajaran Islam

Meutya menyatakan dirinya menggunakan mobil RI 22, sedangkan Nusron mengklarifikasi pelat mobil dinasnya adalah mobil RI 26, sesuai pemberian dari Kementerian Sekretariat Negara.

“Mohon maaf atas prasangka buruk yang beredar tanpa tabayyun. Pelat nomor yang saya terima dari Sekretariat Negara adalah RI 26,” tulis Nusron dalam klarifikasinya melalui akun Instagram @nusronwahid.

Berdasarkan pantauan RBG.id dari berbagai sumber, di lingkungan pemerintahan mengungkap mobil RI 36 jenis Lexus itu diduga digunakan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Baca Juga: Auto Ngiler! 5 Rekomendasi Bakso Malang Termantul di Tangerang, Intip Lokasinya di Sini

Insiden ini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi tentang pentingnya profesionalisme dalam pengawalan pejabat, serta transparansi dalam penggunaan fasilitas negara.***