Baik itu saksi dari pemerintah maupun non pemerintah. Anggota pansus juga disebut mendapat tekanan.
’’Tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,’’ ujarnya.
Karena itu, pansus berinisiatif menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keselamatan dan keamanan para saksi.
Dengan begitu, saksi-saksi yang diperiksa pansus berani memberikan keterangan secara jujur dan terbuka.
Kader PKS itu melanjutkan, LPSK akan memberikan sejumlah perlindungan.
Di antaranya dalam bentuk fisik seperti safe house (rumah aman) hingga pendampingan hukum.
Para saksi juga akan mendapat pengawalan ketat dari LPSK.
’’Perlindungan tersebut dapat diberikan berdasar permintaan saksi secara pribadi atau dapat melalui permintaan pansus,’’ ujarnya.
Sementara itu, pansus haji melakukan pemeriksaan secara tertutup terhadap saksi dari pihak travel penyelenggara haji.
Hal tersebut merupakan salah satu strategi pansus untuk mendorong keterbukaan saksi dalam menyampaikan keterangan.
Mengingat, pihak agen merupakan saksi kunci atas dugaan penyimpangan kuota tambahan haji.
Pada bagian lain, Menag Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan siapa saksi yang merasa tertekan atau mendapat tekanan sehingga perlu dilindungi LPSK.
Dia meminta saksi yang merasa terintimidasi ditelusuri. Termasuk siapa pihak-pihak yang disebut mengintimidasi saksi.
’’Kan Kemenag nggak mungkin mengintimidasi (saksi, Red),’’ ujarnya di DPR. (wan/tyo/c17/oni)