Indonesia Mulai Dilanda Kekeringan, Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Air Bersih Konsumsi Masyarakat

RBG.ID - Pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino 2023.

Terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.

Hal tersebut karena puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrem di Indonesia pada Agustus - Oktober 2023 ini diprediksi akan berlanjut hingga awal 2024.

Baca Juga: Viral Video 3 Mahasiswa Pilih 'Anies Baswedan' Saat Ditanya Soal Capres oleh Bupati Banyumas

"BNPB telah melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi El Nino.

Beberapa langkah dan strategi dilakukan bersama dengan lintas kementerian/lembaga dan kerja sama dengan pemerintah daerah," ungkap Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi.

Langkah-langkah tersebut, dikatakan Prasinta, di antaranya mencakup pelaksanaan apel kesiapsiagaan dan kunjungan daerah.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bogor 10 Agustus 2023: Waspada Diguyur Hujan dengan Intensitas Sedang

Termasuk dukungan operasi darat berupa logistik dan perlengkapan pemadaman darat, teknologi modifikasi cuaca, dan sarana prasarana operasi udara berupa helikopter patroli dan water bombing. Termasuk integrasi aplikasi pemantauan karhutla.

"Daerah-daerah yang biasanya mengalami kekeringan juga telah diimbau untuk memastikan ketersediaan air. Karena ini adalah langkah penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau," jelas Prasinta.

Adapun sejumlah daerah yang akan terdampak cukup parah akibat adanya El Nino, lanjut dia, di antaranya yakni Sumatera bagian tengah hingga selatan, Riau bagian selatan, Jambi, Lampung, Banten, hingga Jawa Barat.

Baca Juga: Menko Polhukam Tegaskan Ferdy Sambo Tak Berhak Dapat Remisi, Kejaksaan Agung Segera Pelajari Putusan MA

Di mana, beberapa daerah yang terdampak El Nino tersebut juga memiliki potensi bahaya karhutla.

"Ada 6 provinsi prioritas yang telah menetapkan status tanggap darurat dalam penanggulangan karhutla. Antara lain Jambi, Riau, Sumtera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah," jelas Prasinta.