Senin, 22 Desember 2025

Simak Baik-Baik! Pesan Megawati Tentang RUU TNI: Jangan Sampai Dwifungsi ABRI Kembali Lagi!

- Rabu, 19 Maret 2025 | 22:03 WIB
Pesan Megawati Tentang RUU TNI Jangan Sampai Dwifunggsi ABRI Kembali Lagi! (Dok.RBG/Istimewa)
Pesan Megawati Tentang RUU TNI Jangan Sampai Dwifunggsi ABRI Kembali Lagi! (Dok.RBG/Istimewa)

RBG.ID - PDIP sampaikan pesan Megawati terkait RUU TNI yang dinilai sangat berbahaya, terutama soal dwifungsi TNI.

RUU TNI dipersoalkan oleh masyarakat dikarenakan DPR baru-baru ini menyetujui RUU TNI secara diam-diam di hotel mewah.

Utut Adianto Ketua Komisi I DPR Fraksi PDI-P mengungkapkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait RUU TNI yang telah disetujui untuk dibawa ke Paripurna.

Baca Juga: Sadis! Polda Lampung Umumkan Hasil Autopsi Jenazah 3 Polisi: Luka Tembak di Mata, Bibir, dan Dada

Utut menyampaikan pesan Megawati dimana Ketua Umum PDIP itu mengingatkan agar jangan sampai Indonesia kembali ke Orde Baru.

"Kalau Ibu, jangan kembali ke Orde Baru, konsepnya TNI jadi sangat kuat dan militeristik. Jadi ini supremasi sipil. Dan yang terakhir, beri perhatian kepada prajurit," ujar Utut di Gedung DPR, dikutip RBG dari Kompas pada Rabu, 19 Maret 2025.

Buntut dari RUU TNI, Utut mengatakan bahwa Megawati tidak ingin dwifungsi TNI kembali. Karena itu jadi salah satu potensi kembalinya Indonesia ke era Orde Baru.

Baca Juga: Update Korupsi Bank BJB: Ridwan Kamil Bantah Dugaan Kepemilikan Deposito Rp70M yang Disita KPK

"Ibu itu cuman jangan sampai dwifungsi kembali lagi, supremasinya tetap sipil," ungkap Utut.

Selain Ketua Umum PDIP Megawati, poin terkait dwifungsi yang dinilai berbahaya juga jadi alasan mengapa masyarakat marah dengan langkah DPR terkait RUU TNI.

Namun, dikarenakan PDIP yang merupakan pihak oposisi malah menjadi pemimpin rapat RUU TNI sehingga kehilangan pengawas langsung.

Baca Juga: Berikut 14 Lembaga yang Bisa Diduduki Prajurit Aktif Jika RUU TNI Disahkan Jadi Undang-Undang

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro meminta masyarakat untuk jadi pengawas kinerja pemerintah.

"Artinya, fungsi-fungsi pengawasan akan efektif bila dijalankan justru oleh kekuatan masyarakat sipil di luar pemerintahan secara konsisten," jelas Agung.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hadapi Perubahan Iklim, KLH Gandeng Masyarakat Sipil

Kamis, 13 November 2025 | 17:41 WIB
X