Buntut Pimpin Rapat RUU TNI, PDIP Minta Masyarakat dan Mahasiswa Jadi Tulang Punggung Demokrasi

RBG.ID - PDIP jadi sorotan masyarakat lantaran memimpin pembahasan RUU TNI yang dinilai sangat berbahaya terkait dwifungsi TNI.

RUU TNI baru-baru ini dipersoalkan oleh masyarakat lantaran DPR secara diam-diam membahas dan menyetujui RUU TNI.

Masyarakat menunjukkan kekhawatirannya jika RUU TNI benar-benar akan disahkan. Salah satunya perihal dwifungsi TNI.

Baca Juga: Sadis! Polda Lampung Umumkan Hasil Autopsi Jenazah 3 Polisi: Luka Tembak di Mata, Bibir, dan Dada

Hal ini berhubungan dengan sejarah kelam yang sempat dialami Indonesia melalui era Orde Baru, dimana kerasnya jika TNI diberikan kekuasaan lebih.

Namun, PDIP yang merupakan pihak oposisi malah memimpin pembahasan RUU TNI. Hal ini dianggap mengkhawatirkan karena tidak adanya yang mengawas gerak-gerik pemerintah.

Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan bahwa mau tidak mau pihak eksternal menjadi tulang punggung demokrasi.

Baca Juga: Update Korupsi Bank BJB: Ridwan Kamil Bantah Dugaan Kepemilikan Deposito Rp70M yang Disita KPK

"Mau tak mau kelompok masyarakat sipil yakni LSM/NGO, media massa, gerakan mahasiswa, hingga ormas keagamaan menjadi tulang punggung demokrasi agar fungsi check and balances tetap berjalan optimal di tengah terkonsolidasinya DPR bersama KIM Plus," jelas Agung dikutip RBG dari Kompas pada Rabu, 19 Maret 2025.

"Artinya, fungsi-fungsi pengawasan akan efektif bila dijalankan justru oleh kekuatan masyarakat sipil di luar pemerintahan secara konsisten," imbuhnya.

Dengan begitu artinya Agung mewakili PDIP meminta masyarakat dan mahasiswa untuk tetap pantau kinerja pemerintah.

Baca Juga: Berikut 14 Lembaga yang Bisa Diduduki Prajurit Aktif Jika RUU TNI Disahkan Jadi Undang-Undang

Mengenai RUU TNI, pihak PDIP juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati, yakni mencegah agar dwifungsi ABRI tidak kembali.

"Ibu itu cuman jangan sampai dwifungsi kembali lagi, supremasinya tetap sipil," kata Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto.***