Agenda aksi mencakup demonstrasi di DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan Istana Negara.
Ketua Himpunan Guru Negeri Kabupaten Bogor, Esa Saputra, menegaskan bahwa ribuan guru honorer siap turun ke jalan untuk menolak kebijakan tersebut.
"Kami akan turun langsung melakukan aksi demo untuk melawan ketidakadilan ini. KemenPAN-RB harus mencabut surat tersebut dan taat pada peraturan yang sudah mereka buat," ujar Esa.
Ia menyoroti bahwa aturan sebelumnya telah mengatur penyelesaian tenaga honorer pada Desember 2024.
Namun, kebijakan terbaru ini justru menunda pengangkatan PPPK hingga 2026, yang dinilai bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2023 serta mekanisme seleksi PPPK 2024.
Selain itu, banyak guru honorer mengaku tidak menerima gaji sejak Januari 2025, bahkan beberapa di antaranya sudah mendekati usia pensiun.
Para guru juga mengungkapkan bahwa mereka telah mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi persyaratan menjadi ASN PPPK, namun kini kebijakan baru justru menghambat proses pengangkatan mereka.
"Kami akan bergerak bersama seluruh pelamar yang lulus PPPK 2024, termasuk tenaga guru, teknis, dan tenaga kesehatan, untuk memperjuangkan keadilan. Kebijakan ini telah menyulitkan rakyat, membuat mereka menangis, dan menambah penderitaan kami," tegas Esa.
Gelombang aksi ini diperkirakan akan meluas ke berbagai daerah sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.***
Artikel Terkait
Desak Aplikator Berikan THR, Ini Daftar Tuntutan Aksi Demo Pengemudi Ojol di Kemenaker
Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan Gelar Aksi Demo 'Indonesia Gelap', Polri Kerahkan 1.600 Personel
Aksi Demo 'Indonesia Gelap' di DPRD Jatim Berujung Ricuh, Polisi Amankan Lima Mahasiswa
Aksi Demo Minta THR di Depan Gedung Kemenaker, Ratusan Ojol Ciut Suara Usai Dapat Ancaman: Mereka akan Diputus Mitra
Menaker Angkat Suara Soal Ribuan Aksi Demo Ojol Tuntut Minta THR: Masih Dirumuskan
Waduh! Ribuan Buruh Bakal Turun Demo Usai Terdampak PHK Massal Sritex di Istana-Kemnaker 5 Maret