RBG.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah kini mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025 dan potensi tambahan Rp100 triliun, program ini diharapkan mampu meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Namun, seiring dengan besarnya dana yang digelontorkan, muncul indikasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: Detik-detik Wali Kota Palembang Sidak ke Kantor Keluarahan, Lurah hingga ASN Tak Ditempat Auto SP3
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan terkait potensi penyimpangan, mulai dari pengurangan nilai makanan hingga praktik 'pilih kasih' dalam penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia layanan.
"Ada kabar yang beredar mengenai adanya perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penyedia layanan," kata Setyo Budiyanto, dikutip RBG.id pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Tak hanya itu, KPK juga menyoroti aspek pembangunan fasilitas SPPG dan bahan bakunya, yang dinilai perlu pengawasan lebih ketat guna memastikan transparansi serta keadilan dalam penyaluran program.
Baca Juga: Bolehkah Berpacaran Saat Berpuasa di Bulan Ramadhan? Ini Penjelasan dari Ustadz Felix Siauw
Salah satu perhatian utama KPK adalah penentuan lokasi SPPG agar lebih strategis.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan makanan tetap berkualitas saat sampai di tangan penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Selain itu, KPK juga melakukan kajian terhadap komposisi menu dalam program MBG.
Baca Juga: Kenapa Hari Perempuan Internasional Diperingati Tiap 8 Maret? Ternyata Ini Loh Sejarahnya
Salah satu yang disoroti adalah pemberian susu dalam paket makanan, mengingat program serupa sebelumnya tidak efektif dalam menurunkan angka stunting.
"Berdasarkan evaluasi kami, program sebelumnya lebih banyak mendistribusikan biskuit dibanding susu, sehingga dampaknya terhadap penurunan angka stunting tidak signifikan," lanjutnya.
Artikel Terkait
Pemerintah Siapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mulai Januari 2025, Peternak Susu Lokal Jadi Andalan
Program Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai Hari Ini, Presiden Prabowo Andalkan Produk Lokal Sebagai Bahan Baku
Ketua DPD RI Usul Gunakan Zakat dan Dana Korupsi untuk Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis
Pj Gubernur Papua Protes Soal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 Ribu per Porsi Tidak Cukup di Papua, Ini Faktanya
KPK Awasi Potensi Penyimpangan Dana Terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Anggaran Rp10 Ribu Dipotong Jadi Rp8 Ribu