Dibalik Kebijakan Kontroversial Efesiensi Anggaran, Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda untuk Lebih Kreatif

RBG.ID - Salah satu kebijakan pemerintah terkait efesiensi anggaran demi kelancaran program Makan Bergizi Gratis menuai kontroversi.

Selain Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian juga turut memberikan pandangannya terhadap kebijakan kontroversial efesiensi anggaran tersebut.

Tito berpandangan pemerintah daerah beserta para pengusaha untuk berpikir kreatif dalam menyikapi kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.

Baca Juga: Kebijakan Efesiensi Anggaran Dinilai Tidak Salah? Eks Menko Polhukam Mahfud MD Justru Bilang Begini

"Teman-teman dari PHRI juga harus lebih kreatif. Mereka bisa menjaring klien dari pihak swasta, bukan hanya bergantung pada pemerintah," ujar Tito, dikutip oleh RBG.ID dari Kompas pada Selasa, 18 Februari 2025.

Pandangannya berkaitan dengan adanya keluhan yang disampaikan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia terkait penurunan pendapatan hingga 60 persen  usai diputuskannya kebijakan efesiensi anggaran tersebut.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan permintaannya agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pusat. Ia berharap pemerintah daerah melakukan inovasi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Jamin ASN dan Pekerja Swasta Bakal Dapat THR di Bulan Maret 2025, Intip Rincian Kebijakannya

Menurutnya, dengan berinovasi, maka pendapatan asli daerah pun akan meningkat. Kemudian, diharapkan juga kepada pemerintah daerah agar bergerak secara mandiri.

Tito menyarankan agar pemerintah daerah menghidupkan sektor privat sehingga pajak yang diterima dapat memberikan kontribusi lebih besar.

"Diberikan mereka akses kepada perbankan untuk yang menengah. Yang besar jangan dipersulit juga, jangan sampai orang yang mau izin sudah dipalakin," ujar Tito, dikutip oleh RBG.ID dari Kompas pada Selasa, 18 Februari 2025.

Baca Juga: Tanggapi Ndasmu Saat Dikritik Kabinetnya Gemuk, Henry Subiakto : Prabowo Bikin Rakyat Makin Terbelah

Ia menegaskan tentang betapa pentingnya kreativitas penciptaan kemudahan dalam berusaha dan kepastian hukum agar berbagai sektor berkembang.***