Kebijakan Efesiensi Anggaran Dinilai Tidak Salah? Eks Menko Polhukam Mahfud MD Justru Bilang Begini

RBG.ID - Kebijakan efisiensi anggaran mengundang perhatian Mahfud MD. Menurutnya, kebijakan kontroversial tersebut tidak salah.

Walau kebijakan efesiensi anggaran tersebut berdampak pada beberapa sektor, Mahfud MD menyatakan pemerintah hanya perlu mengatur dan menyesuaikannya saja.

Ia mengingatkan agar tidak merugikan maka pelaksanaannya harus diatur sedemikian rupa, terkhusus pada pihak-pihak yang berada di lapisan bawah. 

Baca Juga: Kepanikan Efisiensi Anggaran di Tengah Beasiswa KIP Kuliah dan PHK Tenaga Honorer, Sri Mulyani Janjikan Hal Ini

Menurutnya, efisiensi yang dilakukan tanpa perencanaan matang dapat berpotensi "membunuh" atau merugikan kelompok masyarakat yang lebih rentan.

Oleh karena itu, Mahfud mendorong adanya regulasi yang memastikan langkah-langkah efisiensi tidak berdampak negatif pada mereka yang berada di tingkat bawah.

Bapak Alumni Universitas Islam Indonesia itu mengaku ia tidak terlalu mempersoalkan kebijakan yang dibuat demi kelancaran program Makan Bergizi Gratis tersebut, selama diatur dengan benar.

Baca Juga: Dampak Efisiensi Anggaran APBN, BMKG Tegaskan Mitigasi Data Gempa Akurat

"Efesiensi tidak salah, tinggal bagaimana mengaturnya agar pelaksanaan efesiensi di sini, tidak membunuh di sana," ujar Mahfud MD, dikutip RBG.id dari Kompas pada Senin, 17 Februari 2025. 

Mantan Menko Polhukam itu menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi. Ia mengajak perguruan tinggi untuk tetap bersikap kritis serta menjadi oposisi yang objektif.

Perguruan tinggi dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Pengelolaan Sampah Kacau, KLH Keluarkan Surat Paksaan untuk Bupati dan Wali Kota

Untuk memastikannya, para pengajar dan pelajar tentu harus berani dalam mengatakan yang benar dan mengoreksi jika ada yang salah. Itulah yang dianggap sebagai oposisi kritis yang objektif dalam pandangan Mahfud MD.

Karena belakangan ini, ia merasa banyak kampus yang akhirnya memilih untuk pasrah, bersikap nihilistik dan hanya menganggap pemerintah selalu salah, tapi tidak kritis dan objektif.***