Pasca Penetapan Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka, IM57+ Sindir Keras Kepemimpinan KPK Lama

RBG.id - Ketua IM57 Institute Lakso Anindito ikut mendukung penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku.

Lakso menyindir pimpinan KPK sebelumnya dinilai tidak kompeten, penangkapan Hasto Kristiyanto jadi amunisi baru KPK dalam menggeledah kasus korupsi di jajaran partai pemerintah.

“Penetapan tersangka ini menjadi pintu masuk untuk membuka skandal yang lebih besar dan menunjukkan tidak kompetennya pemimpin sebelumnya,” kata Lakso Anindito selaku Ketua IM57+, dikutip RBG.id dari Detik pada Rabu, 25 Desember 2024.

Baca Juga: Heboh! Wulan Guritno Jadi Sorotan Warganet, Ekspresinya Disebut Mirip dengan Karakter Asli di Teaser Film Norma

KPK Periode 2024-2029 dinilai bisa jadi harapan baru bagi bangsa dalam memberantas kasus besar korupsi.

Serta dianggap sebagai bukti keseriusan pimpinan KPK yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 16 Desember 2024 itu.

Kepemimpinan KPK yang dipegang Setyo Budiyanto saat ini, menjadikan wadah KPK sebagai pekerjaan rumah dalam menangani kasus strategi lain yang tidak terkait dengan PDIP sebagai oposisi saja.

Baca Juga: Kilas Balik Kasus Kematian dr Aulia Risma Tak Hanya Jadi Korban Bullying, Saksi Temukan Bukti Ada Pemerasan

Dengan itulah, Setyo mendapat pujian dari IM57 sebagai pemimpin yang profesionalisme dan independensi.

Maka dari itu, Lakso juga meminta pemerintahan Prabowo serta masyarakat ikut mengapresiasi hasil kerja KPK dalam penangkapan Sekjen PDIP tersebut.

Namun, harus tetap dikawal perkembangan kedepannya agar penanganan kasus ini dikupas setuntas-tuntasnya.

Baca Juga: Viral Oknum ASN OKU Selatan Diduga Selingkuh, Istri Sah Ungkap Bukti di Media Sosial dan Lapor Polisi

IM57 akan selalu mendorong KPK untuk menangani kasus-kasus strategis lainnya tanpa pandang bulu.

Pimpinan KPK harus berani mengusut tiap kasus meski nantinya akan melibatkan orang-orang di dekat lingkar kekuasaan pemerintah.