RBG.ID - Keberadaan rumah sewa atau disebut safe house milik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan menjadi perhatian publik.
Lantaran dugaan rumah sewa itu berfungsi sebagai safe house. Karena tidak ada komisioner Lembaga Antikorupsi lain yang mengetahui tentang fasilitas tersebut.
Menurut Herdiansyah, Firli Bahuri seharusnya tidak menyembunyikan informasi mengenai rumah sewa atau safe house itu, kecuali jika hanya untuk singgah.
Ia berpendapat rumah sewa atau safe house itu sebenarnya dimaksudkan untuk mempengaruhi pihak yang terlibat dalam sengketa.
"Diduga, safe house ini digunakan untuk melakukan perdagangan pengaruh oleh si ketua KPK.
Herdiansyah mengungkapkan, di safe house tersebut,adanya tawar menawar, transaksi, suap, dan pemerasan dapat dengan mudah terjadi," ucap peneliti Pusat Studi Antikorupsi, Herdiansyah Hamzah.
Polda Metro Jaya harus menginvestigasi dengan sungguh-sungguh mengenai keberadaan rumah sewa atau safe house Firli Bahuri.
Untuk perjuangan lebih dalam demi menguak dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), pendalaman bukti menjadi suatu hal yang sangat penting.
Pada Kamis, 26 Oktober 2023, penyidik melakukan penggeledahan di dua rumah Firli Bahuri. Rumah pertama terletak di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan.
Sedangkan rumah kedua berada di Villa Galaxy Bekasi, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Jawa Barat.
Dari rumah sewa atau safe house yang terletak di Jalan Kertanegara, polisi mengangkut sebuah koper. Belum dijelaskan secara rinci barang-barang apa yang dibawa dari rumah di kawasan elit tersebut.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik gabungan Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.
Pihak kepolisian menunjukkan, Firli Bahuri mengakui telah mengadakan pertemuan dengan Syahrul Yasin Limpo di Lapangan Badminton GOR Tangki, Sawah Besar, Jakarta Barat pada bulan Maret 2022.
Namun, polisi masih belum merinci seluruh isi pembicaraan yang terjadi dalam pertemuan tersebut, termasuk jumlah uang yang terlibat dalam aksi pemerasan.
Artikel Terkait
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Pastikan Pembangunan RS di IKN Rampung Pertengahan 2024
Jika Jenderal TNI Agus Subianto Jadi Panglima, Ini Tiga Calon Kepala Staf Angkatan Darat
Sepasang Bocah 10 Tahun di Sampang yang Diviralkan Menikah Ternyata Gelar Pertunangan
Makin Janggal, Ternyata Almas Tidak Tandatangani Gugatan Batas Minimal Capres-Cawapres ke MK
Ini Klarifikasi Soal Celine Evangelista Diduga Terima Uang Korupsi Rp 500 Juta dan Panggil Jaksa Agung 'Papa'