Subsidi Pembelian Sepeda Motor Listrik untuk UMKM Tidak Tepat

"Insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak serta memicu kemacetan di perkotaan. Selain akan menambah kemacetan, juga akan menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan menyumbang jumlah kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat," ujarnya.

Baca Juga: Angela Lee Kecelakaan Mobil, Wajah Memar dan Patah Tulang Hingga Harus Dipasang Pen

Karena itu, menurut Djoko, pemberian insentif sepeda motor listrik lebih baik diprioritaskan untuk daerah terluar, tertinggal, terdepan, dan pedalaman (3TP) yang kebanyakan berada di luar Jawa.

Di daerah 3TP umumnya jumlah sepeda motor masih sedikit, pasokan BBM juga masih sulit dan minim sehingga harga BBM cenderung mahal.

Sementara energi listrik masih bisa didapatkan dengan lebih murah dan diupayakan dari energi baru. 

Baca Juga: Harga Visa Haji Furoda Diprediksi Melonjak Signifikan

"Belajar dengan Pemkab Asmat, sejak 2007 masyarakat Kota Agatas, ibu kota Kabupaten Asmat sudah menggunakan kendaraan listrik. Kesulitan mendapatkan BBM menjadikan masyarakatnya mayoritas memakai sepeda motor listrik. Ojek listrik sudah lebih dulu ada di Asmat daripada di Jakarta," ucapnya.

Sedangkan, insentif untuk mobil listrik, lanjut Djoko, prioritasnya juga jangan untuk kendaraan pribadi, tetapi untuk kendaraan dinas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah sehingga distribusinya lebih merata.

Termasuk juga perusahaan angkutan umum.

Baca Juga: Korban Tabrak Lari, Pelajar Perempuan di Warungkiara Sukabumi Ditemukan Tewas

Di samping akan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik juga dapat memperbaiki pelayanan angkutan umum dengan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi kemacetan.

Baca Juga: Video Mario Dandy Pasang Borgol Sendiri Viral, Kapolda Metro Jaya Minta Maaf dan Terima Kasih

"Bus listrik nantinya dapat dioperasikan di dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) dan juga dimanfaatkan untuk menghubungkan transportasi umum ke Balikpapan. Apalagi porsi angkutan umum di IKN tinggi. Mobil-mobil listrik pun dapat digunakan pejabat di IKN. Biasanya ketika ada percontohan yang sukses, daerah lain bisa mengikuti," jelasnya. (gih)