Anak Usaha BUMD Jawa Tengah PT Sarana GSS Trembul Sudah Pailit, Ini yang Dilakukan Pengadilan Negeri Semarang

RBG.ID - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sudah menyatakan PT Sarana GSS Trembul pailit.

Keputusan pailit PT Sarana GSS Trembul pailit berdasar putusan pembatalan perjanjian homologasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022 PN.Niaga.Smg Jo. No.1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Smg tertanggal 21 Juli 2022.

"Menyatakan termohon PT Sarana GSS Trembul yang beralamat di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah Pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis pengumuman tim kurator dalam pengumuman, Selasa (26/7/2022).

Baca Juga: Ada Destinasi Wisata Baru Bernuansa Eropa Instagramble yang Wajib Dikunjungi di Sukabumi, Yuk Intip Lokasinya!

PT Sarana GSS Trembul adalah perusahaan patungan yang dibentuk GSS Energy Limited yang merupakan perusahaan asal Singapura serta PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, Badan Usaha Milik Daerah pemerintah Jawa Tengah.

Perusahaan itu, tahun 2016 ditunjuk oleh PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) sebagai mitra mengelola area Trembul, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

KSO ini mendapat hak eksplorasi selama 15 tahun sampai tahun 2031.

Baca Juga: Ada Pasar Murah di 6 Pasar Kota Bogor, Beras 5 Kg Dijual Rp53 Ribu, Berikut Jadwalnya

Ketika penandatanganan, KSO optimis mampu berproduksi sebab melakukan penambangan minyak di Trembul yang merupakan kawasan yang sudah terbukti mempunyai minyak karena warisan era kolonial dan berproduksi sejak 1917 sampai tahun 1942.

Kegiatan pada era tersebut baru mengangkat 370.000 barel. Sehingga, masih ada peluang minyak yang lebih besar dengan melakukan kegiatan pada lapisan yang lebih dalam.

Rapat kreditur PT Sarana GSS Trembul Seiring dengan status pailit tersebut, pengadilan sudah menunjuk Sutiyono, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai hakim pengawas.

Baca Juga: Indonesia Political Opinion Nilai Intervensi Dinasti Politik Presiden Joko Widodo Rusak Tatanan Demokrasi

Kemudian, pengadilan menunjuk Denny Ardiansyah serta Hansye Agustaf Yunus sebagai kurator. Sedangkan, dengan persetujuan hakim pengawas, rapat kreditur pertama dilakukan 8 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Semarang.

Sementara, pengajuan batas akhir tagihan ke anak usaha BUMD Jawa Tengah tersebut adalah Selasa (23/8/2022).