Indonesia Political Opinion Nilai Intervensi Dinasti Politik Presiden Joko Widodo Rusak Tatanan Demokrasi

RBG.ID - Indonesia Political Opinion mengungkapkan, peran Presiden Joko Widodo dalam politik saat ini sangat luar biasa karena pandai mengatur segala hal agar tercapai maksudnya kemudian berkilah.

“Presiden Joko Widodo mempunyai keahlian membangun opini pembelaan, kendati dalam posisi keliru, namun mahir memutar situasi malah jadi benar,“ papar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah saat dihubungi, Kamis (9/11).

Menurut dia, besarnya pengaruh serta kuasa Presiden Joko Widodo bahkan membuat Prabowo Subianto kehilangan sikap kesatrianya. “Memprihatinkannya, Prabowo yang seharusnya menjadi ksatria malah terlibat dalam tindakan nepotis ini,” tegas dia.

Baca Juga: Tidak Berada dalam Kandang, Kamu Bisa Berintreaksi Langsung dengan Satwa di Solo Safari

Lebih lanjut ia mengatakan, semua sumber kepongahan serta pengabaian terhadap aturan hukum oleh kelompok orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo merupakan karena mereka disokong Presiden Joko Widodo, sehingga kepercayaan diri mereka akan terus tumbuh kendati secara kasat mata melakukan pelanggaran konstitusional termasuk etika.

Tidak hanya perkara intervensi putusan MK, tapi Presiden Joko Widodo pun membiarkan anak buahnya terlibat kampanye politik kendati jelas-jelas menginstruksikan agar pejabat berbuat netral.

”Dengan adanya anggota kabinet, Raja Juli Antoni, Bahlil Lahadalia, Budi Arie, serta lainnya dalam aktivitas kampanye Gibran Rakabuming Raka, sudah jelas bahwa Presiden jadi sumber masalah,” tutur dia.

Baca Juga: Phinisi Cafe Jogja, Sensasi Makan di Atas Kapal Dengan Suasana Seperti di Film Titanic

Kepentingan presiden di atas segalanya, sulit untuk berharap dia bersikap negarawan, memastikan kestabilan hukum serta politik di Indonesia.

Dedi menyontohkan kepongahan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo tersebut yakni Anwar Usman yang malah melawan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencopotnya dari jabatan Ketua MK sebab merasa percaya diri disokong Jokowi.

“Negara ini akan dianggap sebagai milik Jokowi ketika nepotisme dibiarkan tumbuh. Maka dari itu, wajar apabila Anwar Usman melawan, dia mendapat "jaminan" untung "menang",” papar dia.

Baca Juga: Mahasiswa Ditemukan Meninggal Dunia Dalam Kontrakan di Ciawi, Berikut Kronologinya

Sebelumnya, dalam konferensi pers, Anwar Usman mengaku, tidak berdosa usai melakukan pelanggaran kode etik serta perilaku hakim konstitusi, sebab terbukti membiarkan Mahkamah Konstitusi (MK) diintervensi pihak luar dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Direktur RISE Institute, Anang Zubaidy menilai, pernyataan hakim konstitusi Anwar Usman dalam merespons putusan MKMK malah merendahkan martabat serta citranya sebagai hakim.