RBG.ID – Aturan kendaraan ganjil genap yang selama ini diterapkan di wilayah DKI Jakarta akan diperluas hingga wilayah Tangerang.
Pelaksanaan ganjil genap di Tangerang ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar.
Ganjil genap akan diberlakukan di Tangerang terutama di jalan-jalan yang terakses langsung ke Jakarta.
Baca Juga: Usai Penggeledahan, KPK Tetapkan Wali Kota Bima Jadi Tersangka Korupsi
"Kita diundang dalam kapasitas sebagai bagian dari daerah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Mengikuti rapat terbatas kabinet terkait dengan upaya penanganan polusi udara," ujar Al Muktabar seperti dilihat di situs Pemprov Banten, Selasa (29/8/2023).
Hal tersebut disampaikan Al Muktabar usai mengikuti Rapat Terbatas Lanjutan Pembahasan Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/8).
"Dalam rapat disampaikan, bahwa pemerintah daerah mengambil langkah-langkah dan hal-hal yang menjadi basisnya di daerah berdasarkan kewenangan masing-masing. Serta mengacu pada aturan yang ditetapkan secara berjenjang," imbah Al Muktabar.
Baca Juga: Peneliti Ungkap Sedotan Kertas 2 Kali Lebih Berbahaya Bagi Tubuh Daripada Sedotan Plastik
Pemprov Banten juga mengidentifikasi sumber-sumber utama polusi udara di Banten yakni penggunaan kendaraan atau polusi dari emisi buang kendaraan bermotor yang memakai energi fosil.
"Kaitan dengan aglomerasi, dilakukan penguatan dan perluasan ganjil-genap. Utamanya jalan yang terakses ke DKI Jakarta mengikuti arah kebijakan DKI Jakarta. Kebijakan ganjil-genap salah satu hal yang memungkinkan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang jumlahnya luar biasa," jelasnya.
Tak hanya itu, Pemprov Banten mengimbau serta meminta pabrik dan industri menguatkan teknologi scrubber sebagai salah satu pendekatan guna menurunkan polusi dari cerobong asap.
Baca Juga: Jual Kaos Parodi Gambar Wajah Kim Jong Un, Perusahaan di Korsel Ini Hadapi Tuntutan Hukum
"Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di kawasan Tangerang kurang lebih ada tujuh industri untuk dilakukan pengecekan dan pendekatan penggunaan scrubber," ujarnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga mengarahkan guna menanam pohon dengan bibit yang telah kuat atau besar.