RBG.ID - Hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang pengelolaan atau penatausahaan aset Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang dianggap masih belum memadai secara mendasar mencerminkan bahwa kompleksitas persoalan tentang bagaimana memanfaatkan aset yang dimiliki dapat bermanfaat untuk rakyat belum mampu diurai sepenuhnya.
Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya saat rapat dengan Unit Pengamanan dan Pemanfaatan Aset - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jabar, Jatinangor Nasional Golf & Resort, Sumedang, Selasa (2/5).
"Saya kira, kita pasti semua sependapat bahwa aset yang dimiliki pemerintah itu mestinya kan tidak boleh idle (terbengkalai)," ungkap Asep Wahyuwijaya.
Baca Juga: PUPR Kabupaten Bogor Didesak Perbaiki Jalan di Rumpin yang Hancur Lebur
Lebih lanjut Asep Wahyuwijaya menegaskan, aset pemerintah selain harus menjadi sumber potensi pendapatan asli daerah (PAD) juga wajib memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat.
Politisi asal Kabupaten Bogor ini menegaskan, ada sekelompok masyarakat yang sudah kadung memanfaatkan lahan atau aset Pemprov Jabar karena asetnya tak dirawat.
Maka, sambung Asep Wahyuwijaya, sebaiknya mereka jangan diusir.
Baca Juga: Anak-anak Manfaatkan Jalan Otista yang Ditutup Sebagai Sarana untuk Bermain
"Berikan mereka pemahaman yang baik dan jika pun harus membayar kompensasi sewa, tetapkan kepada mereka harga yang amat wajar. Jangan berlebihan," tegas kang AW yang dalam Pileg 2024 nanti akan menjadi Caleg DPR RI dari Partai NasDem.
"Saya sempat mendengar bahwa ada aset Pemprov yang di atasnya sudah berdiri kantor pemerintahan desa, lapangan bola dan barangkali juga berdiri madrasah di atasnya, maka jangan sampai mereka dikirimi surat-surat teguran dan perintah mereka harus membongkar tiang gawang dan bangunannya," sambung Asep Wahyuwijaya.
Baca Juga: SUGA BTS Berhasil Puncaki 7 Chart Billboard dengan D-Day dan Haegeum
Asep Wahyuwijaya menjelaskan, daripada melakukan hal yang tak sepantasnya tersebut kepada rakyat, sebaiknya Pemprov Jabar melakukan edukasi kepada mereka tentang bagaimana caranya bisa memperoleh alas hak dalam bentuk perjanjian pinjam pakai.
Ketua MN Kahmi dan MPP ICMI ini mengungkapkan, ke depan dirinya akan turut mendorong agar unit pengamanan dab pemanfaatan aset Pemprov Jabar didorong menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sehingga bisa lebih efektif dan maksimal dalam penatausahaan aset baik dari sisi memberikan manfaat untuk rakyat dan bisa lebih maksimal dalam menghasilkan PAD. ***